Tim Editor
ERA.id - Peraih Nobel Mohammad Yunus didesak untuk memimpin pemerintahan transisi Bangladesh setelah kepergian Perdana Menteri Sheikh Hasina. Permintaan itu diajukan oleh koordinator utama gerakan mahasiswa yang memakas Yunus memimpin pemerintahan sementara.
Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, koordinator utama Nahid Islam bersama dengan dua koordinator lainnya mengatakan mereka sudah berbicara dengan Yunus soal penunjukkan itu. Nahid mengatakan Yunus setuju untuk mengambil tanggung jawab penting untuk Bangladesh.
"Kami telah memutuskan untuk menguraikan pembentukan pemerintahan sementara dengan peraih Nobel yang terkenal di dunia dan diterima secara luas Mohammad Yunus sebagai penasihat utama pemerintahan," kata Nahid Islam, dikutip Anadolu, Selasa (6/8/2024).
"Kami telah berbicara dengan Prof. Yunus, dan dia telah setuju untuk mengambil tanggung jawab penting ini untuk melindungi Bangladesh atas panggilan mahasiswa," imbuhnya.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa kelompok mahasiswa menolak militer menduduki pemerintahan sementara setelah kepergian Hasina. Mereka juga menuding pendukung rezim Hasina melepaskan anarki dan menimbulkan kerusuhan di seluruh penjuru negeri untuk merusak kemenangan rakyat.
Selain itu, mereka juga mendesak presiden negara itu untuk segera melaksanakan usulan mereka untuk membentuk pemerintahan sementara guna menertibkan negara.
Berdasarkan data dari surat kabar Daily Manab Zamin, sedikitnya 112 orang tewas pada Senin (5/8) dalam insiden bentrokan di seluruh negeri setelah Hasina melarikan diri ke India. Sebagian besar korban mengalami luka tembak.
Bulan lalu, mahasiswa melancarkan protes terhadap diskriminasi dalam perekrutan pekerjaan publik, yang memberikan tekanan baru pada pemerintah setelah pengadilan memberlakukan kembali kuota kontroversial untuk pegawai negeri sipil.
Dengan korban terbaru, jumlah korban tewas meningkat menjadi setidaknya 478 dari 16 Juli hingga 5 Agustus, termasuk 100 pada hari Minggu, menurut laporan media lokal. Setidaknya 266 terjadi pada bulan Juli, menurut surat kabar Daily Naya Diganta.
Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin memerintahkan pembebasan pemimpin oposisi Khaleda Zia pada Senin malam, beberapa jam setelah Hasina melarikan diri dari negara itu di tengah protes yang meluas.
Shahabuddin juga sepakat untuk membubarkan parlemen guna membentuk pemerintahan transisi sebagaimana diumumkan sebelumnya oleh panglima angkatan darat Jenderal Waker-uz-Zaman.
Keputusan tersebut diambil setelah para pemimpin partai oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Jamaat-e-Islami, bertemu dengan Shahabuddin untuk berunding.
