Tim Editor
ERA.id - Ukraina memutuskan untuk membentuk pemerintahan militer di wilayah Kursk Rusia. Pembentukan ini dilakukan setelah militer Ukraina mengepung wilayah tersebut.
Dalam sebuah konferensi video, panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi memberi tahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa Mayor Jenderal Eduard Moskalev ditunjuk sebagai kepala kantor militer.
"Pasukan kami dalam kelompok penyerang membuat kemajuan sejauh satu hingga tiga kilometer di berbagai tempat menuju sisi musuh. Pertempuran terus berlanjut di sepanjang garis depan. Secara umum, situasi terkendali," kata Syrskyi, dikutip Anadolu, Minggu (18/8/2024).
Menurut panglima militer itu, pertempuran saat ini terjadi di dekat desa Malaya Loknya di distrik Sudzha di wilayah Kursk. Dia berharap sebagian besar tahanan dibawa ke wilayah tersebut untuk dibebaskan.
"Saya berharap sejumlah besar tahanan akan dibawa ke sana. Kami terus mengisi kembali persediaan pertukaran tahanan kami," katanya.
Serangan Kiev ke wilayah Kursk Rusia dimulai pada malam 5-6 Agustus ketika pasukan Ukraina memasuki wilayah Sudzha. Pada 12 Agustus, Presiden Ukraina Volodymy Zelenskyy mengonfirmasi operasi tersebut tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut tujuannya.
Kementerian Situasi Darurat Rusia melaporkan bahwa sekitar 9.500 orang telah dievakuasi dari zona pertempuran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan itu sebagai "serangan teroris."
Padahal Ukraina sebelumnya menyatakan dengan tegas tidak ingin mengambil alih wilayah Kursk, seperti yang dilakukan Rusia. Ukraina beralasan pihaknya hanya ingin melindungi kehidupan rakyatnya.
"Saya ingin menekankan bahwa, tidak seperti Rusia, Ukraina tidak membutuhkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Ukraina tidak berminat untuk mengambil alih wilayah Kursk, tetapi kami ingin melindungi kehidupan rakyat kami," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Heorhii Tykhyi.
