Tim Editor
ERA.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan BRICS harus mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hukum internasional. Ia juga menekankan tidak ada satu pun yang kebal terhadap hukum.
Dalam pertemuan BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil, bertajuk 'Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan’, Menlu Sugiono mendorong agar BRICS mengambil peran yang lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma global.
"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Menlu Sugiono dalam pernyataan resminya, dikutip Selasa (29/4/2025).
Lalu, kata Menlu Sugiono, tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional bisa memperdalam ketidakpercayaan dan ketimpangan global. Ia pun menekankan perlunya melindungi Lembaga hukum internasional dari campur tangan politik.
Selain itu, ia juga menyoroti peran dari Dewan Keamanan (DK) PBB yang harus diberi kewenangan untuk menuntaskan tugasnya secara efektif. Hal ini menyoroti situasi di Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional.
"Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," tegasnya.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono juga menyoroti pentingnya penguatan peran WHO dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global.
Menlu Sugiono menekankan bahwa BRICS harus menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.
"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," tegasnya.
Di sela-sela pertemuan tingkat Menlu BRICS, Menlu RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil dan juga pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Persatuan Emirat Arab untuk membahas penguatan kerja sama baik dalam konteks bilateral maupun BRICS.
