Kamboja Terapkan Wajib Militer Mulai Tahun 2026, Berlaku Bagi Usia 18 hingga 30 Tahun

| 15 Jul 2025 09:00
Kamboja Terapkan Wajib Militer Mulai Tahun 2026, Berlaku Bagi Usia 18 hingga 30 Tahun
Wajib militer Kamboja (instagram/akp_news)

ERA.id - Pemerintah Kamboja akan mewajibkan warga sipil untuk mengikuti wajib militer yang berlaku tahun 2026. Kewajiban ini dilakukan dengan alasan peningkatan ketegangan dengan Thailand. 

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan bahwa undang-undang tentang wajib militer yang disetujui Parlemen Kamboja tahun 2006 akan segera disahkan. Undang-undang ini mengatur semua warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun untuk bertugas di militer selama 18 bulan. 

"Mulai tahun 2026, undang-undang wajib militer akan diterapkan," kata Hun Manet dalam sebuah upacara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang bagian tengah, dikutip AFP, Selasa (15/7/2025). 

Berlakunya wajib militer ini dikeluarkan pemerintah setelah meningkatnya hubungan dengan Thailand sejak Mei. Ketegangan itu didasari oleh sengketa wilayah yang berubah menjadi bentrokan lintas batas dan menewaskan seorang tantara Kamboja.

"Episode konfrontasi ini menjadi pelajaran bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk meninjau, menilai, dan menetapkan target kami untuk mereformasi militer kami," tegasnya.

Bukan hanya mengesahkan kewajiban militer saja, Hun Manet juga akan memperpanjang masa tugas dari 18 bulan menjadi 24 bulan. Hal ini juga disertai dengan janji peningkatan anggaran pertahanan Kamboja.

"Pertahanan nasional kita, pembangunan militer kita, bukanlah untuk menyerang wilayah siapa pun, melainkan untuk melindungi wilayah kita," tambahnya.

Diketahui tantara Kamboja tewas oleh pasukan Thailand dalam baku tembak di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, perbatasan kedua negara dan Laos bertemu. 

Insiden itu memperburuk hubungan dua negara yang menyebabkan penutupan penyeberangan perbatasan. Hal ini karena Kamboja melarang impor bahan bakar dan gas dari Thailand. 

Selain itu, insiden ini juga menyebabkan krisis politik domestik di Thailand, yang mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatannya akibat kebocoran telepon dengan ayah Hun Manet, Hun Sen. 

Sementara itu, Thailand, sudah menerapkan wajib militer bagi para pria muda dan sehat, yang mengikuti undian untuk menentukan apakah mereka harus bertugas.

Rekomendasi