Tim Editor
ERA.id - Komentar Presiden Donald Trump bahwa ia tak menjanjikan peralihan kekuasaan secara damai jika kalah Pilpres AS ternyata memecah suara pendukungnya di Partai Republik, Kamis (24/9/2020).
Pemimpin Faksi Partai Republik di Senat AS, Mitch McConnell, dikabarkan tidak setuju pada ungkapan Trump sehari sebelumnya. Menurutnya, Konstitusi Amerika Serikat melindungi peralihan kekuasaan secara damai.
"Siapapun pemenang dalam pemilihan presiden 3 November nanti akan dilantik pada tanggal 20 Januari [2021]. Akan ada proses transisi secara tertib, sama seperti yang telah terjadi setiap empat tahun sekali sejak tahun 1792," kata McConnell dalam satu cuitan di media sosial Twitter.
Sejumlah anggota Kongres AS juga sangat mendukung transisi kekuasaan secara damai. Misalnya, anggota partai Republik Liz Cheney mengakui bahwa transisi damai dilindungi oleh Konstitusi dan "para pemimpin Amerika disumpah untuk setia pada Konstitusi."
Sementara itu, Senator Marco Rubio, juga dari Partai Republik, mengarahkan pendapatnya pada pernyataan Trump mengenai sistem surat suara yang dianggapnya rentan kecurangan. Lewat Twitter, Rubio mengatakan bahwa siapapun di antara Trump maupun Joe Biden, penantangnya, yang akan menang, adalah terpilih secara sah.
"Mungkin hasil akhir pemilu akan keluar dalam waktu agak lebih lama, namun, hasilnya tetap saja sah," kata Rubio.
As we have done for over two centuries we will have a legitimate & fair election
It may take longer than usual to know the outcome,but it will be a valid one
And at noon on Jan 20,2021 we will peacefully swear in the President
— Marco Rubio (@marcorubio) September 24, 2020
Pernyataan Donald Trump pada Rabu, (23/9/2020) bahwa ia tidak berjanji akan melakukan transisi secara damai jika kalah pilpres AS diketahui mengejutkan banyak pihak. Alih-alih menarik ucapannya, Trump, seperti disampaikan jurnalis Al Jazeera Heidi Zhou Castro, justru "membuat api makin berkobar."
Pada hari Kamis, Trump dilaporkan masih belum berhenti menyampaikan pernyataan yang tak berdasar yang menyerang integritas sistem surat suara selama pilpres AS ini. Ia menyebut surat suara yang dikirim via pos (mail-in ballots) rentan kecurangan. Sementara itu, warga AS sendiri memilih sistem pos guna menghindari resiko penularan virus korona di bilik-bilik pemilihan umum.
