ERA.id - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga terpaksa meminta maaf ke publik, Rabu, (27/1/2021) menyusul laporan bahwa politisi dari partainya mengunjungi klub malam di Tokyo padahal pemerintah Jepang sendiri meminta warga untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak perlu guna menekan persebaran COVID-19.
Laporan tersebut bakal menjadi beban pikiran tersendiri bagi PM Suga yang sudah kehilangan banyak dukungan publik akibat caranya menangani pandemi, yang sejumlah kritik sebut terlalu lamban dan kurang konsisten.
"Saya sangat menyesalkan kejadian ini padahal kami meminta warga untuk tidak makan di luar lepas jam 8 malam, dan untuk tidak melakukan kegiatan yang kurang mendesak," kata Suga kepada parlemen, dikutip Reuters, Rabu.
"Setiap pemangku kebijakan harus menjadi contoh yang baik bagi publik."
Bulan ini, Jepang mencanangkan situasi darurat di Tokyo dan kawasan lainnya guna meredam lonjakan kasus infeksi COVID-19. Aturan ini mencakup kewajiban agar bar dan restoran tutup pukul 8 malam. Meski begitu, tidak ada sanksi denda bagi pihak-pihak yang melanggar.
"Sikap saya sangat ceroboh padahal saya terus meminta warga untuk bersikap lebih hati-hati," kata Jun Matsumoto, politisi senior dari partai Liberal Demokratis, kepada reporter.
Matsumoto berbicara menyusul laporan majalah Daily Shincho yang menyebut dirinya mengunjungi dua klub malam di distrik mewah Ginza di Tokyo setelah sempat makan malam di restoran Italia, Senin lalu.
Kiyohiko Toyama, politisi dari partai Komeito yang masih bermitra dengan koalisi, juga meminta maaf setelah tabloid Shukan Bunshun melaporkan dirinya mengunjungi klub malam di Ginza hingga larut malam, Jumat lalu.
Warganet Jepang telah menyuarakan kekesalan mereka di Twitter.
"Kemarahan publik tinggal menunggu waktu. Saya tidak tertarik mendapatkan santunan 100.000 yen (Rp13,5 juta). Saya ingin pemerintah mengundurkan diri," kata seorang pengguna Twitter.
"Mereka ini bodoh sekali. Apa mereka tidak berpikir tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana tindakan mereka dipandang publik? Jika memang tidak, maka mereka tidak pantas mewakili masyarakat," kata pengguna lainnya.