Kena Kritik, Produsen Anti-Drone Berhenti Dukung Polisi Myanmar

Tim Editor

Dokumen: Aksi protes menolak kudeta di Myanmar pada 9 Februari 2021. (Foto: Wikimedia Commons)

ERA.id - Sebuah firma produsen alat anti-drone asal Singapura yang menyuplai polisi Myanmar menghentikan sementara hubungan bisnis dengan negara yang tengah dilanda aksi unjuk rasa anti-kudeta, demikian seperti dikabarkan Today Singapore, Senin, (22/2/2021).

Selain membekukan kontrak dengan pemerintah Myanmar, perusahaan bernama TRD Consulting juga membekukan kontrak mereka dengan bandara utama di Myanmar.

TRD Consulting adalah satu dari belasan perusahaan asal Singapura yang telah dikritik aktivis karena berbisnis dengan Myanmar, negara yang selama dua pekan terakhir diwarani gelombang unjuk rasa besar-besaran menyusul kudeta pada 1 Februari serta penggulingan terhadap pemerintahan sah Aung San Suu Kyi.

"Kami tidak berencana menyuplai alat anti-drone ke Myanmar hingga terciptanya pemerintahan yang sah secara hukum di Myanmar," sebut Direktur Pelaksana Sam Ong dalam sebuah surel balasan, dikutip Today.

"Dengan begitu, kami juga akan meninjau kontrak penjualan ke depan."

Ong juga mengakui bahwa perusahaannya sedang dalam proses penjualan alat anti-drone ke Bandara Internasional Yangon, Myanmar, namun, kesepakatan tersebut telah dibatalakn.

Ia juga mengatakan perusahaannya tak akan berbisnis dengan pihak militer Myanmar.

Sebelumnya TRD telah menjual produk Orion-7, peranti penghalau sinyal operasi drone, ke polisi Myanmar. Alat ini berguna mengacaukan sinyal radio pengoperasian drone sehingga memaksa alat penerbangan nirawak tersebut untuk mendarat.

Protes sejumlah pengunjuk rasa, selain diluapkan di jalanan, kini juga menyasar ke institusi pemerintahan agar bertindak lebih tegas terhadap junta militer. Di Singapura, aktivis juga mengancam akan memboikot merek-merek terkenal seperti bir Tiger dan jaringan kafe Ya Kun Kaya Toast.

Menteri luar negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Selasa pekan lalu mengatakan Singapura tak mendukung sanksi menyeluruh terhadap pemerintahan Myanmar dan tidak akan ikut campur dengan keputusan tiap perusahaan terkait hubungan bisnis dengan sesama negara Asia Tenggara tersebut.

Tag: Myanmar kudeta myanmar

Bagikan: