Tim Editor
ERA.id - Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh mengecam ekspansi pemukiman Israel di wilayah Palestina serta gangguan oleh kaum fanatik Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Ia juga menuduh pemerintah Israel menghalangi pemilihan Palestina di Yerusalem Timur.
Melansir ANTARA, (20/4/2021), Perdana Menteri Shtayyeh, dalam pembukaan rapat mingguan di Ramallah, menuntut agar pemerintah AS bertindak cepat dan tegas untuk mengekang perluasan pemukiman Israel, yang mencakup rencana untuk mendirikan lebih dari 12.000 unit pemukiman di Tepi Barat, termasuk 540 unit di Jabal Abu Ghneim, selatan Yerusalem.
Perluasan pemukiman kolonial di wilayah pendudukan sangat berbahaya dan akan merusak upaya internasional untuk mendirikan negara Palestina pada 4 Juni dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, katanya.
Ia menambahkan bahwa perluasan pemukiman, dan pembahasan di parlemen Israel, Knesset, dari RUU untuk melegitimasi pos-pos pemukiman, bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait aktivitas pemukiman, yang paling utama adalah 2334.
Shtayyeh juga mengutuk pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci, dan serangan oleh polisi terhadap jamaah di Yerusalem setiap hari selama bulan suci Ramadhan.
Ia mencatat bahwa gangguan dan serangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang bertujuan untuk membagi tempat suci umat Islam.
Perdana Menteri Shtayyeh bersumpah untuk terus menghadapi rencana Israel tersebut.
Ia juga mengutuk penangkapan sejumlah kandidat untuk pemilihan legislatif Palestina oleh polisi Israel di Yerusalem yang diduduki dan melarang konferensi pers untuk para kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 22 Mei.
Ia mengatakan bahwa pemerintahnya akan terus bekerja dengan pihak-pihak internasional untuk membuat Israel menghilangkan rintangan yang ditujukan kepada pemilihan umum di Yerusalem.
Perdana Menteri Shtayyeh mengatakan Menteri Luar Negeri Riyad Malki akan mengunjungi Brussel untuk merekrut komunitas internasional untuk mendukung penyelenggaraan pemilu di Yerusalem.
"Kami yakin bahwa mitra internasional kami akan membantu kami mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak konstitusional ini tepat waktu dan tanpa hambatan yang akan menghalangi pelaksanaannya di Yerusalem sesuai dengan mekanisme yang sama dengan pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1996, 2005, dan 2006, dan di sini saya mengonfirmasi bahwa pemerintah telah melakukan semua yang diperlukan untuk membuat proses demokrasi dan pemilu berhasil, " kata Perdana Menteri, dikutip ANTARA.
