Tim Editor
ERA.id - Politisi konservatif garis keras Naftali Bennett, melalui proses voting parlemen pada Minggu, (13/6/2021), telah sah menjadi perdana menteri Israel yang baru, menggantikan Benjamin Netanyahu yang telah memimpin selama 15 tahun.
Dilansir dari ABC News, hasil voting menunjukkan 60 suara memilih koalisi pemerintahan Bennett, dan 59 suara menolak. Satu suara penolakan berasal dari partai politik Bennett sendiri.
Atas kemenangan koalisinya, Bennett - pemimpin partai sayap kanan Yamina - menjadi perdana menteri Israel untuk waktu dua tahun ke depan. Lalu, pada Agustus 2023, politisi Yair Lapid - yang adalah pemimpin partai Yesh Atid, anggota koalisi - akan gantian menjadi perdana menteri untuk dua tahun kemudian.
Dalam pidatonya di depan parlemen Israel, atau Knesset, Bennett mengemukakan sejumlah hal. ABC News menyebut bahwa pembaruan kesepakatan nuklir dengan Iran adalah sebuah kesalahan karena bakal "melegitimasi salah satu rezim paling diskriminatif dan kasar yang ada di dunia."
Terkait kondisi Gaza, Bennett berharap situasi gencatan senjata di kawasan selatan negeri bakal terus terjaga. "Namun," kata dia, "jika Hamas kembali memilih bersikap kasar terhadap warga Israel, kelompok itu bakal menghadapi 'tembok besi'."
Bennett juga berterima kasih kepada Amerika Serikat, dan Presiden Joe Biden, karena ada di sisi Israel di tengah isu keamanan yang dihadapi negerinya. Ia berkomitmen mempererat hubungan Israel dengan AS.
Naiknya Bennett ke tampuk kepemimpinan otomatis mengakhiri rezim Benjamin Netanyahu yang telah berlangsung selama 15 tahun di Israel.
Koalisi pemerintahan Bennett nantinya akan berisi partai dari spektrum politik kanan, kiri dan tengah. Netanyahu kemungkinan besar akan menjadi pemimpin kubu oposisi, seperti dilaporkan Associated Press.
