Anwar Ibrahim hingga Mahathir Mohamad Minta PM Malaysia Mundur Jabatan

ERA.id - Figur politisi oposisi Malaysia seperti Anwar Ibrahim hingga Dr Mahathir Mohamad berkumpul di Merdeka Square, Kuala Lumpur, Senin, (2/8/2021), karena dicegah masuk ke gedung parlemen untuk menjalankan sidang istimewa.

Sidang istimewa parlemen Malaysia ditunda, Senin, setelah temuan kasus Covid-19 di kompleks DPR. Namun, pihak oposisi menolak penundaan dan ingin sidang berjalan sesuai jadwal, melansir Channel News Asia.

Anwar Ibrahim, dikutip oleh Malay Mail, mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah kehilangan dukungan mayoritas. Ia menyebut kabinet Muhyiddin "telah runtuh" dan makin banyak partai ingin keluar dari koalisi Perikatan Nasional.

"Oleh karena itu, dengan 107 (anggota DPR), dan mereka, pemerintahan telah runtuh," kata dia.

Opposition MPs including Anwar , Dr Mahathir, Mat Sabu and Lim Guan Eng insist on marching to the parliament despite being stopped by police . Chanting long live the king The standoff continues https://t.co/s9rjnLWjKp pic.twitter.com/oCDShktyJU

— Melissa Goh (@MelGohCNA) August 2, 2021

Sementara itu, Partai Pejuang dari Dr Mahathir Mohamad menyatakan bahwa pemerintah melanggar prinsip demokrasi parlementer dan mencemooh dekrit raja Malaysia. Partai tersebut meminta perdana menteri dan kabinet Malaysia "mengambil langkah yang bermartabat dan mundur segera dari jabatan mereka."

Para politisi oposisi membawa spanduk desakan agar PM Muhyiddin dan Kabinet Malaysia mundur.

CNA mengabarkan bahwa massa unjuk rasa berupaya berjalan dari Merdeka Square menuju ke kompleks parlemen, namun, mereka dihadang oleh unit petugas cadangan Malaysia, pasukan yang biasanya dikerahkan untuk menangani huru hara.

Unjuk rasa berakhir dengan damai, sebut CNA, Senin.

Sidang istimewa parlemen sebelumnya dijadwalkan berlangsung lima hari agar pemerintah bisa memaparkan pada parlemen situasi terkini terkait wabah Covid-19 di Malaysia. Sidang itu juga menjadi jalan format baru parlemen. Sidang yang semula dijadwalkan pada Senin seharusnya menjadi penutup masa sidang istimewa tersebut.