Tim Editor
"Sejak cobaan untuk menumbangkan pemerintah Pakatan Harapan akhir pekan lalu, kami terus berusaha untuk mempertahankan mandat rakyat Malaysia pada 9 Mei 2018," ujar Ketua PKR, Anwar Ibrahim saat membacakan pernyataan pers Majelis Presiden Pakatan Harapan di Sekretariat PKR, seperti dikutip dari The Star, Rabu (26/2/2020).
Hadir mendampingi Anwar Ibrahim mantan Wakil Perdana Menteri dan pengurus PKR Wan Azizah Wan Ismail, Ketua DAP Lim Kit Siang, Ketua Partai Amanah Negaa Mohamad Sabu dan sejumlah pejabat partai lainnya.
"Pemerintah tersebut terbentuk sebagai sebuah gabungan yang diikat dengan Mufakat Pakatan Harapan yang telah dicapai pada 7 Januari 2018, diikuti peluncuran Buku Harapan (Manifesto) Pakatan Harapan pada 8 Maret 2018. Di atas asas ini lah Pakatan Harapan dibentuk, diberi mandat oleh rakyat dan menjalankan amanah sebagai pemerintah," katanya.
Dia menegaskan Pakatan Harapan mengecam semua usaha untuk membentuk pemerintahan lewat 'pintu belakang'.
"Akibat percobaan membentuk pemerintahan secara pintu belakang, Tun Dr Mahathir telah mundur sebagai PM. Keputusan Partai Bersatu keluar dari Pakatan Harapan pada Senin lalu disusul peletakan jabatan Tun (Mahathir) sebagai Ketua Partai Bersatu," katanya.
Majelis Presiden Pakatan Harapan telah menemui Mahathir untuk memimpin musyawarah bagi memulihkan pemerintah Pakatan Harapan namun Tun tidak bersedia untuk hadir dalam musyawarah tersebut pada Selasa (25/2) petang.
Karena itu, Majelis Presiden Pakatan Harapan tadi malam telah menetapkan keputusan bahwa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim.
"Pakatan Harapan berkomitmen terhadap aspirasi dan amanat rakyat untuk membawa negara ke arah yang lebih baik dari segenap sudut ekonomi, politik dan sosial. Kami tidak akan mengkhianati amanah ini," kata Anwar.
