Tim Editor
ERA.id - Badan pengawas persaingan Inggris, Kamis (12/8), mengatakan akan membantu pemerintah mengambil tindakan terhadap para perusahaan pengujian Covid-19 yang terbukti melanggar undang-undang konsumen, di tengah kekhawatiran tentang harga dan keandalan tes polymerase chain reaction (PCR)
Melansir ANTARA, Menteri Kesehatan Sajid Javid menulis surat kepada Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA), akhir pekan lalu. Ia meminta agar CMA menyelidiki pasar tes PCR untuk memastikan bahwa konsumen tidak dikenai biaya tinggi yang tidak perlu atau ketentuan buruk lainnya.
Dalam pernyataannya, CMA menyebut sedang menjajaki apakah penyedia PCR individu mungkin melanggar kewajiban berdasarkan undang-undang konsumen. Juga, sedang dijajaki apakah ada masalah struktural di pasar untuk tes PCR yang dapat memengaruhi harga atau keandalan.
Badan itu juga akan memeriksa apakah ada tindakan segera yang bisa diambil pemerintah untuk sementara waktu.
"Kami juga bekerja sama dengan DHSC (Departemen Kesehatan) untuk mendapatkan data yang kami butuhkan untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang lebih luas di pasar pengujian PCR, dan untuk memberikan saran kami tentang tindakan apa yang mungkin diperlukan," kata George Lusty, Direktur Senior Perlindungan Konsumen CMA, melansir ANTARA.
Biaya tes PCR COVID-19 dengan analisa laboratorium berkisar dari 20 pound hingga hampir 600 pound (Rp396 ribu hingga hampir Rp11,8 juta), tergantung pada penyedianya, menurut surat kabar Financial Times.
Orang yang datang ke Inggris dari negara risiko rendah dan sedang - atau negara 'hijau' dan 'kuning' dalam sistem perjalanan internasional mereka - harus mengikuti setidaknya satu tes tersebut untuk menghindari denda hingga 2.000 pound (Rp39,6 juta).
Populasi Inggris cukup banyak yang sudah mendapat dua suntikan vaksin Covid-19. Namun, serangkaian aturan yang rumit membuat perjalanan ke banyak negara jadi terhalang hingga menghancurkan industri perjalanan.
