ERA.id - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat dua tokoh penting dari pejabat tinggi di dalam pemerintahannya. Dua pejabat tinggi itu dipecat usai ketahuan berkhianat dan bekerja sama dengan Rusia.
Keputusan Zelensky memberhentikan dua pejabat tinggi itu disampaikan lewat sebuah video yang dilansir dari CNN. Dalam video itu, Zelensky mencopot Jaksa Agung dan Kepala Dinas Keamanan Ukraina dari jabatannya.
"Hari ini saya membuat keputusan untuk mencopot Jaksa Agung dari jabatannya dan memberhentikan Kepala Dinas Keamanan Ukraina," kata Zelensky, dikutip CNN, Senin (18/7/2022).
Diketahui dua pejabat tinggi yang diberhentikan itu adalah Jaksa Agung Iryna Venediktova dan Kepala Dinas Keamanan Negara (SBU) Ivan Bakanov, rekan lama presiden.
Selain dua pejabat itu, Zelensky mengatakan banyak pejabat di dua departemen tersebut dicurigai melakukan makar atau berkhianat dengan negara.
"Hingga hari ini tercatat 651 proses pidana terkait makar dan kegiatan kerjasama pegawai kejaksaan, lembaga penyidikan praperadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya," ungkapnya.
"Secara khusus, lebih dari 60 pegawai kantor kejaksaan dan Dinas Keamanan Ukraina tetap berada di wilayah pendudukan dan bekerja melawan negara kita," tambahnya.
Terkait pemberhentian Venediktova dan Bakanov, Zelensky mengatakan keduanya menjalin koneksi yang terdeteksi antara karyawan pasukan keamanan Ukraina dengan layanan khusus Rusia. Hal ini pun menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kedua negara.
Menurut informasi yang beredar, mantan kepala Direktorat Utama Layanan Keamanan di Krimea juga telah ditahan atas tuduhan makar.
"Setiap orang yang bersama-sama dengan dia adalah bagian dari kelompok kriminal yang bekerja untuk kepentingan Federasi Rusia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tentang transfer informasi rahasia kepada musuh dan fakta lain dari kerja sama dengan dinas khusus Rusia," tegasnya.
Lebih lanjut, Zelensky akan memastikan menindaklanjuti temuannya terkait makar yang dilakukan oleh dua pejabat negara tersebut. Ia juga telah menugaskan Perdana Menteri untuk mengintensifkan pencarian kepala baru Biro Antikorupsi Nasional.
"Tindakan spesifik dan kelambanan setiap pejabat di sektor keamanan dan di lembaga penegak hukum akan dievaluasi. Inspeksi yang sesuai dari lembaga penegak hukum telah memberikan hasil pertama dan akan dilanjutkan," tutupnya.