Tim Editor
ERA.id - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Bandung. Dalam kunjungannya, Jokowi meresmikan empat proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
Dalam lawatannya, Jokowi mengatakan, pemerintah pusat telah menggelontorkan biaya senilai 1,2 Triliun guna membangun infrastruktur di Jawa Barat.
Empat proyek itu terdiri dari Fly over atau jalan layang Kopo (Kota Bandung), Kolam Retensi Cieunteung (Kabupaten Bandung), Kolam Retensi Andir (Kabupaten Bandung), dan Floodway atau sodetan Cisangkuy (Kabupaten Bandung).
Pada pembangunannya, Jalan layang Kopo menelan biaya sebesar Rp288 miliar, Kolam Retensi Cieunteung sebesar Rp204 miliar. Kemudian, Kolam Retensi Andir sebesar Rp142 miliar serta Sodetan Cisangkuy sebesar Rp632 milliar.
Pembangunan empat proyek infrastruktur ini dinilai sebagai solusi dari pemerintah pusat untuk mengatasi banjir dan macet yang kerap melanda kawasan tersebut.
"Jadi ada tiga yang kita resmikan, Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Cieunteung, dan Kolam Retensi Andir. Untuk yang Cisangkuy ini menelan anggaran Rp632 miliar, yang Kolam Retensi Cieunteung Rp204 miliar, yang Kolam Retensi Andir yang di sini Rp142 miliar. Duitnya gede banget," ucap Jokowi dalam pembukaan kolam Retensi Andir, Kabupaten Bandung pada Minggu (5/3/2023).
"Dan untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung dan memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung juga telah dibangun Flyover Kopo, senilai Rp288 miliar. Totalnya yang telah dibangun oleh pemerintah pusat di Kota dan Kabupaten Bandung sebesar 1,26 Triliun rupiah," kata Jokowi menambahkan.
Penjelasan rincian biaya pembangunan proyek infrastruktur itu pun sontak mendapatkan sorakan dari masyarakat yang datang dalam peresmian Kolam Retensi Andir.
"Huuuuuuu," sorak masyarakat disertai tepuk tangan.
"Kok huuuu kenapa? Kaget?," jawab Jokowi.
Lalu bagaimana pembangunan di Jawa Barat dengan anggaran yang hampir sama?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat seharusnya menjadi contoh pemerintah provinsi Jawa Barat era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil.
Oleh sebab itu, Ridwan Kamil harus bisa mengefektifkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jika membandingkan dengan anggaran yang dikelola Presiden, tentu sangat jauh," ujar Dedi melalui pesan singkatnya pada Selasar (7/3/2023).
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, dengan total anggaran yang hampir sama dengan empat proyek strategis versi Jokowi, Ridwan Kamil hanya mampu membangun Masjid Raya Al Jabbar.
Didasari hal itu, Dedi menilai pembangunan di Jawa Barat era Ridwan Kamil tidak mengarah kepada kepentingan warga Jabar.
"RK (Ridwan Kamil) pada dasarnya tidak bekerja secara subtabsial. Ia lebih terlihat membangun yang dia rasa penting untuk reputasi politiknya semata," kata dia menambahkan.
Dedi menegaskan, pembangunan untuk kepentingan politik itu telah dilakukan oleh Ridwan Kamil sejak menjabat sebagai Wali Kota Bandung.
"Itu telah ia lakukan sejak menjadi wali kota (Bandung), artinya RK gagal membangun Jabar dari sisi kepentingan publik. Dan tentu itu merugikan anggaran daerah karena lebih banyak dampaknya untuk kepentingan politik personal," tegasnya.
Selain itu, imbuh Dedi, pembangunan Jawa Barat di kepemimpinan Ridwan Kamil ini rentan korupsi terutama pembangunan Masjid Raya Al Jabbar. Pasalnya, pembangunan Masjid Raya Al Jabbar ini sarat kepentingan pribadi Ridwan Kamil.
"Pengelolaan anggaran yang dilakukan RK bisa membawanya ruang audit dan potensial korup, termasuk yang ia keluarkan untuk Masjid Al Jabbar," imbuhnya.
"Al Jabbar menjadi simbol politik populis, hanya untuk kepentingan reputasi RK, dibanding sebagai wujud pembangunan yang berdampak pada publik. Publik seharusnya menggugat RK karena secara terang tidak bijak menggunakan uang pajak yang dihimpun dari publik," tutupnya.
