Waktunya Membuang Sensor dari Riwayat Perfilman Indonesia

Tim Editor

Midsommar (IMDB)

Jakarta, era.id - Pengawasan film oleh Lembaga Sensor Film (LSF) kembali jadi sorotan. Ketika dunia menemukan metode pengawasan lebih arif melalui penetapan rating, LSF malah terjebak dengan kebingungan antara bergerak maju dengan rating atau tetap menggunakan gaya usang berupa sensor peninggalan kolonial.

Perasaan tak puas menghinggapi banyak pecinta film usai menonton Midsommar. Karya Ari Aster ini harus dipotong sembilan menit untuk bisa tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Kebijakan sensor LSF disebut-sebut jadi pangkal masalah.

Midsommar sejatinya adalah film berdurasi 171 menit dalam versi director cut. Film kemudian dipotong menjadi 147 menit setelah melalui pengawasan Motion Picture Association of America (MPAA). Di bioskop Indonesia, penonton hanya disisakan 138 menit penayangan.

Di media sosial, protes mengalir deras. Akun @nuts_ape menulis: #Midsommar Kesel banget, kenapa banyak banget sensornya. Rate 21+ buat apaan @lsf_ri ? Kita bayar buat lihat sensor?

Akun lain, @dimas_AdhiP turut memprotes. Ia tahu betul ada yang tak beres dengan jalan cerita Midsommar. Sensor jelas merusak kehikmatan film ini. "Baru aja nonton Midsommar yang isi filmnya agak kesel banyak banget disensor sampe kadang bingung sendiri sama jalan ceritanya kenapa tiba-tiba beda," kata dia.

Perasaan ini turut kami rasakan. Jalan cerita Midsommar cacat akibat sensor. Berbagai lompatan plot tak dapat kami tolerir. Menonton Midsommar dalam versi uncut alias director cut menegaskan betapa kebablasan sensor LSF. Jembatan penting pengantar cerita benar-benar dikorbankan. Kebebasan berekspresi sineas dan hak penonton film jelas terenggut.

LSF punya alasan. "Ada dua alasan. Pertama, adegannya terlalu vulgar. Kedua, kekerasan," tutur Juru Bicara LSF Rommy Fibri kepada Diah Ayu Wardhany dari era.id, Rabu (9/10).
 


Hapus sensor, perkuat rating

Kritikus film, Harry Susanto mengomentari. Menurutnya, LSF harus segera bergerak maju. Pengawasan lewat sensor adalah metode usang yang tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Jika selama ini sensor menempatkan penonton sebagai subjek pasif, pengawasan lewat rating akan menempatkan penonton sebagai subjek aktif dalam ekosistem perfilman.

Dengan kata lain, penonton tak lagi dilihat sebagai sekumpulan orang berkepala kosong yang perlu dipakaikan helm agar terlindung dari paparan nilai yang menurut pemegang otoritas buruk dan amoral. Pengawasan rating akan memberi kesempatan pada penonton untuk memilih film yang cocok untuk dirinya. Rating juga akan memastikan uang penonton tak lagi terbuang hanya karena nilai-nilai kolonial yang dianut LSF.

Dari sisi sineas, pengawasan lewat rating juga akan menyelamatkan mereka dari kerusakan karya akibat sensor. LSF bukannya belum menerapkan sistem pengawasan rating. Hanya saja, sistem rating yang saat ini dilakukan LSF dinilai tak jelas sasaran. Rating LSF tak memiliki kekuatan apapun. Menurut Harry, rating untuk penonton film hanya sebatas formalitas.

"Sebenarnya lebih relevan pembatasan umur daripada sensor. Jadi, mendingan umurnya dibatasi. Tapi, permasalahannya, penerapannya itu enggak berjalan ... Ini kan sebatas tulisan di depan kasir. Orang yang di bawah 17 tahun dilarang menonton. Tapi, masalahnya kan mereka sudah beli tiket. Jadi, gimana mereka mau setop masuk ke bioskopnya," kata Harry kepada reporter era.id, Wardhany Tsa Tsia, Kamis (10/10/2019).

Meski terdengar asyik, pengawasan lewat rating sejatinya masih perlu dikuatkan dari berbagai sisi. Soal formalitas yang dikatakan Harry, misalnya. Kami menemukan sendiri bagaimana bioskop bersikap sangat pasif dalam penegakan aturan rating LSF. Di CGV Grand Indonesia, kami mendapati fakta bahwa bioskop tak berdaya mengontrol masuknya anak-anak di bawah umur ke dalam studio Joker.


Penayangan Joker di Bioskop (Diah/era.id)



Padahal, jelas. Joker adalah film yang diperuntukkan bagi penonton berusia 17 tahun ke atas. Tak hanya soal pasifnya bioskop. Terlalu aktifnya --cenderung arogan-- para penonton juga jadi hal yang memperparah perkara ini. Kompleksitas masalah ini disempurnakan oleh tidak adanya aturan yang mengikat para pengelola bioskop untuk menegakkan kebijakan rating.

"Tidak ada aturan detail seperti itu," kata Rommy.

Terkati segala aturan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sejatinya telah mengakomodir. Pasal 7 aturan itu memberi kewenangan pada LSF untuk membuat usul sanksi administratif kepada pemerintah jika ada pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perfilman.

UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sendiri menjelaskan bahwa Pasal 7 yang menjelaskan tentang penggolongan usia adalah ketentuan yang tak boleh dilanggar. Pasal tersebut berbunyi: Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film: a. untuk penonton semua umur; b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pada bab XI berjudul sanksi administratif dalam UU tersebut, pasal 79 menerangkan: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; dan/atau d. pembubaran atau pencabutan izin.


Peninggalan yang tertinggal

Sensor film di Indonesia memang bagai benda usang. Peninggalan yang sudah ketinggalan. Pemberlakuan sensor semacam ini sudah dilakukan sejak zaman kolonial ketika Belanda menjajah Indonesia.

Sekitar tahun 1940, sebuah ordonasi --peraturan setingkat Undang-Undang-- diterbitkan Pemerintah Hindia Belanda. Ordonasi itu berisi pentingnya sensor film untuk memberantas bahaya keasusilaan dan bahaya kemasyarakatan. Setiap film, menurut ordonasi itu harus melewati pemeriksaan tiga dimensi: moral, keamanan publik, dan apakah film itu kasar atau akan menimbulkan pengaruh buruk.

Upaya perlawanan terhadap barang usang ini sejatinya pernah dilakukan. Tahun 2008 lalu, Masyarakat Perfilman Indonesia (MFI) menggugat UU Perfilman Nomor 8/1992. MFI menganggap pasal-pasal tentang sensor melanggar UUD 1945, khususnya tentang kemerdekaan berpendapat. Dua tahun kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan UU Perfilman baru Nomor 33 Tahun 2009 yang mengukuhkan keberadaan LSF.

LSF pun masih berdiri dan nampaknya tak ingin bergerak ke mana pun. Lembaga ini masih mengadaptasi peninggalan kolonial untuk untuk memotong sejumlah adegan di film-film yang masuk ke bioskop saat ini. Padahal, sejumlah negara dengan industri film maju telah lama meninggalkan cara tersebut.

Amerika Serikat, misalnya. Negara yang menjadi kiblat sensor di Indonesia itu telah tegak mendirikan kebijakan rating. Lewat MPAA, mereka mengatur peredaran film melalui sistem rating. Ada lima klasifikasi usia yang diterapkan MPAA: G, PG, PG-13, R, dan NC-17. Di Indonesia, LSF mengklasifikasi kategori usia menjadi: SU, 13+, 17+, dan 21+.

Tag: hari film nasional 2018 sensor film

Bagikan: