Tim Editor
Dilansir dari The Wall Street Jurnal, Kamis (10/10), Apple menghapus aplikasi peta digital Hkmap.live dari App Store. Layanan peta crowdsourced ini dimanfaatkan para pengunjuk rasa untuk saling berkoordinasi dan melacak aktivitas polisi secara real-time.
Apple yang mengetahui fungsi dari layanan mapsnya disalahgunakan, menganggap bahwa aplikasi tersebut telah melanggar kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, Apple menghapus aplikasi tersebut karena dinilai penggunaannya memfasilitasi aktivitas ilegal atau mengancam keselamatan publik.
Kendati pengembang aplikasi HKmap.live tidak setuju dengan keputusan Apple menghapus layanan peta digitalnya dari App Store.
"Tidak ada bukti satu pun terhadap tuduhan tersebut. Aplikasi HKmap sendiri juga tidak pernah meminta, mempromosikan atau mendorong kegiatan kriminal. Sebab aplikasi ini menggabungkan informasi dari pengguna dan sumber-sumber publik, termasuk Facebook dan Telegram," kutip developer HKmap.live lewat akun Twitternya.
1. We disagree @Apple and @hkpoliceforce 's claim that HKmap App endanger law enforcement and residents in Hong Kong.#HKmap #HKmaplive #HK #Censorship
— HKmap.live ???????? (@hkmaplive) October 10, 2019
Pihak developer menilai kebijakan Apple terhadap layanan App Store tidak konsisten. Pasalnya aplikasi serupa peta digital juga masih banyak berfungsi dan memungkinkan juga dimanfaatkan untuk melanggar.
“Undang-undang setempat, mungkin menilai HKmap.live telah melanggar, akan tetapi patut ditunjukkan bahwa aplikasi seperti Waze - yang juga memungkinkan pengguna melacak lokasi pos pemeriksaan polisi - tetap ada di App Store," lanjutnya, yang mengatakan kalau layanannya masih bisa diakses dalam format website.
Tak hanya Apple, Google juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah akses layanan dari aplikasi Play Store yang memungkinkan disalahgunakan para pengunjuk rasa di Hong Kong. Salah satunya aplikasi permainan bernama "Revolusi Zaman Kita," yang dianggap telah melanggar aturan terkait peristiwa sensitif.
"Memanfaatkan peristiwa sensitif untuk mendapatkan keuntungan dari suatu konflik yang sedang berlangsung, merupakan bentuk pelanggaran kebijakan pengembangan aplikasi," ungkap juru bicara Google.
Sekali pun kehadiran Google di China relatif kecil, namun layanan pencarian seperti Gmail dan YouTube tidak terkena pembatasan akses oleh pemerintah China. Namun upaya cepat yang dilakukan dua perusahaan asal Silicon Valley, AS ini tentunya akan mendapat respon negativ dari warga yang saat ini sedang berdemonstrasi.
Belakangan, pemerintah Hong Kong berniat untuk membatasi layanan dan akses internet di wilayahnya demi meredam aksi demonstrasi yang terus berlangsung selama empat bulan terakhir. Sebab Internet sendiri merupakan media para demonstran untuk menghimpun kekuatan sebelum turun ke jalan.
Selain itu, melalui berbagai jejaring sosial, para demonstran juga menyatukan pikiran untuk menyusun rencana aksi. Mereka juga menggunakan kekuatan internet untuk menyatukan pikiran dan aspirasi yang bakal mereka suarakan melalui demonstrasi.
