Memahami Pasal SARA yang Bidik Jerinx, Hanum Rais, dan Tiga Lainnya

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Drumer band Superman Is Dead I Gede Ari Astina alias Jerinx, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hanum Rais, dan tiga orang lainnya sedang dibidik polisi. Seseorang bernama Jalaludin melaporkan mereka ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Redaksi era.id mendapatkan potret Laporan Polisi (LP) yang dibuat Jalaludin pada hari ini, Jumat (11/10/19) pukul 14.30 WIB. Dalam surat nomor LP/6558/X/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus itu, Jering, Hanum, dan tiga orang lainnya bernama Jonru Ginting, Bhagavad Sambadhada, dan Gilang Kazuya Shimura, dituduh telah menyebarkan informasi bermuatan SARA melalui media elektronik.

Belum jelas apa yang menjadi dasar pelaporan terhadap lima orang tersebut. Banyak yang mengira, itu karena komentar mereka terkait penusukan yang dialami Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Yang jelas, mereka dikenakan pasal pasal 28 ayat 2 berhubungan dengan pasal 45a ayat 2 UU 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Pasal 28 ayat 2 menyebut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sedangkan dalam pasal 45a ayat 2 tertulis: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


(Foto: Istimewa)

Penggunaan UU ITE yang mengandung unsur SARA ini memang kerap digunakan untuk memidana orang. Padahal, ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Menurut catatan Institut For Criminal Justice Reform (ICJR) pada Januari 2017, pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.

Baca Juga : Merenungi Somasi untuk BPJS Kesehatan Gara-Gara Postingan Joker

ICJR menjelaskan dalam catatannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi),  khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16, elemen utamanya adalah "kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis" atau "kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis". Sedangkan KUHP, umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan/agama 156, 156 a, dan 157.

Jika menggunakan UU ITE, khususnya Pasal 28 Ayat 2, unsur pentingnya yakni "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Berbeda dengan UU Diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan "suku, agama, ras, dan antargolongan". Ini menunjukkan, muatannya memiliki lingkup yang lebih luas dibanding UU Diskriminasi. Sebab, UU ITE tidak hanya mengatur etnis dan ras, namun ada unsur kejahatan dalam frase "agama dan antar golongan", yang tidak ada dalam UU Diskriminiasi tersebut.

Pada saat pembuatannya, pasal 28 ayat 2 UU ITE ini adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif.

Baca Juga : Apple Hapus Aplikasi yang Disalahgunakan Pedemo Hong Kong

"Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (“APH”) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut," tulis ICJR dalam laman resminya.

Pasal ini telah menjerat sejumlah orang. Beberapa orang yang sempat menjadi pembicaraan publik karena terkena pasal ini adalah Sandy Hartono, Alexander Aan, dan I Wayan Christian.

Sandy terbukti membuat akun Facebook palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Sedangkan Alexander, terbukti telah membuat tulisan menghina agama di Facebook dalam Group Ateis Minang. Sementara Wayan, membuat status yang melecehkan di media sosial karena merasa terganggu suara takbir menyambut Iduladha.

Bagaimana dengan Jerinx, Hanum Rais, dan tiga lainnya? Perbuatan SARA apa yang mereka lakukan?

Tag: uu ite

Bagikan: