3.000 Personel Dikerahkan untuk Amankan Demo Buruh di DPR

| 06 Sep 2022 11:44
3.000 Personel Dikerahkan untuk Amankan Demo Buruh di DPR
Ilustrasi aksi demonstrasi buruh (Antara)

ERA.id - Sejumlah buruh akan melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM di gedung DPR/MPR, Jakarta. Ribuan personel dikerahkan untuk mengamankan demo kali ini.

"Untuk yang di DPR ini sekitar 3.000 personel (yang dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), Kombes Komarudin kepada wartawan, Selasa (06/09/2022).

Komarudin menambahkan unjuk rasa tersebar di beberapa titik di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini. Selain di DPR, sambungnya, juga ada massa lain yang melakukan demo penolakan kenaikan BBM di 3 tempat lainnya. Namun dia tak merinci di mana lokasi demo tersebut.

"Sementara di Jakpus ada beberapa elemen kalau nggak salah sekitar 11 elemen tapi yang menyuarakan kenaikan BBM hanya 4 (massa). Yang paling banyak hari ini sepertinya hanya di DPR, di Patung Kuda bukan soal BBM kalo nggak salah soal perumahan," ucapnya.

Komarudin pun meminta massa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Dia mengatakan penyampaian aspirasi tidak dilarang.

Terkait apakah lalu lintas di Jl Gatot Subroto akan ditutup sementara saat demo buruh berlangsung, Komarudin mengatakan pengalihan arus lalu lintas (lalin) situasional.

"Rekayasa lalin kita tentatif, kita lihat situasional sekira tidak dibutuhkan ya tidak akan kita tutup. Tapi sekira nanti memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup Jalan Gatot Subroto ya akan kita tutup khususnya yg dari Semanggi menuju Slipi," ucapnya.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR, hari ini. Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan turun ke jalan menolak kenaikan BBM.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said Iqbal.

"Tujuannya adalah meminta gubernur  membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.

Rekomendasi