Disdukcapil DKI Tunggu Keppres untuk Distribusikan 8,3 Juta KTP DKJ

| 19 Jul 2024 21:14
Disdukcapil DKI Tunggu Keppres untuk Distribusikan 8,3 Juta KTP DKJ
Ilustrasi KTP Elektronik. (Antara)

ERA.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendistribusikan 8,3 juta blanko KTP elektronik Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menuturkan pendistribusian KTP-el DKJ tidak menunggu program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga yang tidak lagi tinggal di wilayah Jakarta rampung.

“Tidak menunggu penonaktifan. Setelah Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terbit, kami bisa langsung distribusikan," tutur dia melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Budi mengatakan ketersediaan blanko KTP-el DKJ sudah aman. Kemudian, warga Jakarta nantinya cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat melakukan penggantian KTP menjadi DKJ ke kantor Dukcapil terdekat.

Penggantian KTP elektronik dapat dilakukan bersama dengan pelayanan administrasi kependudukan yang sedang dimohonkan oleh masyarakat.

“Untuk penggantian KTP DKI Jakarta ke DKJ akan dilakukan secara bertahap. Pergantian akan diikuti dengan pergantian atas permohonan masyarakat seperti KTP hilang atau rusak,” ujar dia.

Warga tidak perlu menyesuaikan dokumen ke DKJ jika dokumen kependudukan sudah dicetak sebelum Keppres terbit.

"Untuk dokumen pencatatan sipil yang dicetak sebelum terbitnya keppres perubahan DKI Jakarta menjadi DKJ Jakarta maka tidak perlu melakukan penyesuaian atau perubahan dokumennya,” ujar Budi.

Dia menambahkan perubahan KTP ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ.

Sementara itu, merujuk UU No.2 Tahun 2024 pasal 63 menyatakan Jakarta saat ini tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Ant)

Rekomendasi