Tim Editor
ERA.id - DPRD DKI Jakarta mengusulkan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan (Jaksel) naik. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya mengatakan penyesuaian tarif diambil demi meningkatkan fasilitas dan layanan di area Ragunan.
Dimaz menyebut tarif Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 pada anak-anak dinilai kurang relevan dengan pendapatan warga Jakarta saat ini.
“Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat,” ujar Dimaz dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Dimaz menyebut Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif masuk Ragunan di angka Rp10.000. Angka itu diklaim masih rasional dan ramah di kantong jika dibandingkan dengan Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Tarif sekarang paling mahal Rp4.000. Rencana akan dinaikkan menjadi Rp10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angka,” tutur dia.
Senada dengan Dimaz, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menilai penyesuaian tarif memang perlu dilakukan demi membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan. Salah satu hal yang bisa ditingkatkan dari penyesuaian tarif adalah tingkat keamanan kandang.
Kenneth mencontohkan pada Mei 2026 lalu ada seorang anak yang terjatuh ke dalam kandang gajah. Dengan demikian, perlu evaluasi dengan meningkatkan sektor keamanan kandang agar kejadian serupa tak terulang.
“Beberapa waktu lalu ada anak yang terjatuh ke area kandang gajah. Nah, ini menjadi salah satu catatan kami dan kami berharap standar keamanan bisa ditingkatkan seiring penyesuaian tarif,” ungkap Kenneth.
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengatakan penyesuaian tarif tiket masuk dapat mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sebab, APBD masih menanggung biaya operasional Ragunan hingga 70 persen.
Dengan tarif baru, Ragunan diharapkan mampu secara bertahap mentransformasikan diri menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri.
“Harapan kami dengan adanya peningkatan tarif ini adalah Taman Margasatwa Ragunan bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain yang lebih membutuhkan,” tutur Alumni PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII tersebut.
Selain itu, Kent juga membeberkan sejumlah catatan evaluasi kritis dari hasil inspeksi lapangan yang dilakukan pada Kamis sore. Menurutnya, penambahan pendapatan dari penyesuaian harga tiket masuk harus dialokasikan pada aspek-aspek vital, seperti perbaikan sanitasi, kebersihan toilet, hingga program pemuliaan satwa. Kesejahteraan pegawai dan unsur pendukung Ragunan juga harus bisa diprioritaskan nantinya.
“Kondisi satwa harus tetap prima. Bahkan untuk satwa besar seperti gorila jantan yang saat ini belum memiliki pasangan, kita dorong agar ada skema pertukaran satwa antar kebun binatang agar bisa mendapatkan gorila betina sehingga mereka bisa berkembang biak dengan layak. Kesejahteraan pegawai dan petugas teknis di lapangan juga harus diperhatikan,” beber politisi PDI Perjuangan itu.
Penambahan pemasukan yang diterima pengelola Ragunan dari penyesuaian harga tiket masuk juga dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah dokter hewan. Sebab, jumlah dokter hewan di Taman Margasatwa Ragunan belum sebanding dengan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200 satwa.
“Ada lebih dari 2.200 jumlah satwa di Taman Margasatwa Ragunan, tetapi jumlah dokter hewannya hanya berjumlah 8 orang, kan timpang sekali ini. Kalau penyesuaian tarif tiket masuk bisa menambah pemasukan, maka penambahan dokter hewan harus menjadi hal prioritas yang wajib dilakukan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Taman Margasatwa Ragunan, Endah Rumiyanti menyambut baik adanya wacana penyesuaian harga tarif masuk. Endah mengungkapkan pihaknya terlalu bergantung dengan APBD DKI Jakarta setiap tahunnya. Sementara, pendapatan tiket masuk cenderung stagnan selama 20 tahun terakhir.
“Total kebutuhan anggaran operasional kami per tahunnya mencapai sekitar Rp160 miliar, tapi pendapatan mandiri yang mampu kami kumpulkan baru sekitar Rp30 miliar per tahun. Artinya, tingkat subsidi dari pemerintah daerah masih berada di kisaran 70 persen,” ungkap Endah.
Walau demikian, Endah menegaskan wacana penyesuaian tarif bukanlah bentuk komersialisasi kawasan, melainkan upaya reorientasi pelayanan publik agar Ragunan dapat merealisasikan masterplan pengembangan kawasan secara sistematis.
