ERA.id - Video debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang menampilkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan kembali viral di media sosial. Terlebih saat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 mencuat ke permukaan.
Video berdurasi 2.02 detik itu memperlihatkan saat Ahok meragukan program rumah DP Rp0 yang 'dijagokan' Anies. Pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu lantas menyebut mustahil program Dp Rp0 persen akan terealisasi, karena melihat besarnya anggaran.
"Tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah, terus rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, bapak ibu mau jual rumah Rp300 juta (sambil menunjuk ke penonton debat). Ini ada satu juta anak muda butuh rumah nih, terus pemerintah pengen nolong dia supaya nggak usah DP (bayar uang muka), nggak usah (bayar) bunga, cicil sama pemerintah. Kalo Rp350 juta kali satu juta rumah Rp350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud. Ngomong mah gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit buat beli," kata Ahok saat debat Pilkada DKI putaran kedua yang digelar "Mata Najwa" Metro TV, 28 Maret 2017.
Bukannya menjawab secara gamblang keraguan rivalnya di Pilgub DKI, Anies malah menyebut Ahok sebagai gubernur yang putus asa melihat kenyataan.
"Pilihannya sederhana. Gubernur (Ahok) yang putus asa melihat kenyataan itu, atau gubernur yang mencari solusi melihat kenyataan itu," kata Anies.
"Artinya bisa diselesaikan (Program DP Rp0), karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatirlah untuk soal begitu," tambah Anies.
Menanggapi jawaban Anies, Ahok mengatakan bahwa bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP (down payment) dan tanpa bunga. Sebab bank harus untung karena ada prinsip perbankan.
"Makanya solusi saya adalah yang gaji Rp3 juta, udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang gaji Rp7 juta tinggal model gaya kost, yang di atas Rp10 juta kita baru jual ke mereka. Sehingga ada solusi," kata Ahok.
Menanggapi jawaban menohok Ahok, Anies lagi-lagi membahas soal keberpihakan. "Begitu ada keberpihakan solusi banyak sekali muncul."
Anies mengatakan bahwa pemerintah bisa menanggung bunga dari program rumah DP Rp0. Bahkan peraturan Gubernur BI (Bank Indonesia) mengizinkan bila ini program pemerintah pusat atau daerah. "Jadi, problemnya di sini keberpihakan. Begitu berpihak solusi kita dapatkan," tambah Anies.
"Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga, APBN Rp2.000 triliun, kalo untuk beli satu juta rumah Rp350 triliun, ini mau bangun apalagi kita, untuk rumah. Terus orang bisa jual lagi ini rumah," kata Ahok mendengar jawaban Anies.
"Udahlah saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk Pilkada gitu aja, saya mesti ngomong jujur aja," kata Ahok.
Untuk diketahui, memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP Rp0 masih jauh dari target, yakni baru 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal 300 ribu rumah selama lima tahun.
Selain mengalami kendala pembangunan, program rumah DP Rp0 ternyata juga mengalami kendala penjualan. Setahun setelah dibuka, baru 32 persen dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual.
Salah satu kendalanya adalah permohonan kredit yang sering kali ditolak Bank DKI. Penolakan itu karena calon pembeli, yang memiliki gaji setidaknya Rp7 juta per bulan, juga mempunyai tanggungan kredit lain yang belum dilunasi.