Tim Editor
ERA.id - Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 jadi sorotan. Hal itu setelah Yoory Corneles Pinontoan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Sarana Jaya oleh Gubernur Anies Baswedan setelah adanya penetapan status tersangka oleh KPK pada Jumat (5/3).
Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP Rp0 masih jauh dari target, yakni baru 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal 300 ribu rumah selama lima tahun.
Menanggapi itu, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut seharusnya Anies sudah membangun sekitar 200 ribu rumah Dp Rp0 selama tiga tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau dia bekerja, tahun ke 3 setidaknya sdh terbangun 200 Ribu dr target 300 Ribu," kata Ferdinand di akun Twitternya, Selasa (9/3/2021).
Melihat realisasi program rumah DP Rp0 Ferdinand meragukan kinerja Anies. Ia bahkan menyebut Anies tidak bekerja dan hanya fokus mengurusi trotoar di Ibu Kota.
"Yg selesai 780 artinya Anies tdk kerja, ngurusin trotoar terus," tambah dia.
Rumah DP Rp0 yang sudah dibangun terletak di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana milik.
Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada akhir tahun lalu sempat menyoroti minimnya realisasi pembangunan rumah DP Rp0.
"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 saja belum tercapai," kata Eneng, dikutip dari tribunnews.com, Selasa (9/3/2021)
Saat awal menjabat, Anies Baswedan menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam lima tahun, atau 60.000 rumah per tahun. Namun, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp0.
"(Pembangunan) rumah DP Rp0 tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus-menerus. Yang kita sayangkan lahannya terus dibeli, tapi tidak dibangun," kata dia.
Selain mengalami kendala pembangunan, program rumah DP Rp0 ternyata juga mengalami kendala penjualan. Setahun setelah dibuka, baru 32 persen dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual.
Salah satu kendalanya adalah permohonan kredit yang seringkali ditolak Bank DKI. Penolakan itu karena calon pembeli, yang memiliki gaji setidaknya Rp7 juta per bulan, juga mempunyai tanggungan kredit lain yang belum dilunasi.
