Tim Editor
ERA.id - Surat permintaan bantuan sumbangan Pemprov DKI Jakarta kepada kantor Kedutaan Besar Negara Asing di Ibu Kota jadi polemik. Sejumlah pihak menyayangkan langkah tersebut karena terkesan pemerintah Indonesia tak sanggup mengatasi pandemi COVID-19.
Pegiat media sosial, Denny Siregar di akun Twitternya mengatakan bahwa tindakan Pemprov DKI meminta bantuan sumbangan untuk pandemi COVID-19 kepada Dubes Negara Asing bikin malu Pemerintah Pusat. Ia lantas menyindir Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dengan menyebut terobsesi ingin jadi presiden.
"Malu2in negara emang. Urusan kota doang kok jadi_minta2 ke Kedubes. Kedubes itu kan urusan negara," kata Denny, Sabtu (3/7/2021)
"Udah ngebet jadi Presiden ato gimana ?? Ente masih Gubernur, wan.." tambah dia.
Pernyataan Denny Siregar sontak mendapat kometar beragam dari warganet. Banyak yang menyayangkan keputusan Pemprov DKI meminta bantuan kepada Dubes asing. Padahal, seharusnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
"Apakah dia akan minta maaf? Tidak apa yang diperbuat dengan tujuan bikin malu pusat dan ke dua untuk membuat dia lebih tenar," kata akun pengguna @opahlatu***.
"Boro2 minta maaf, rasa malu aja sdh gak ada kok. Langsung aja teguran tertulis atau penonaktifan sbg kepala daerah selama dua pekan, biar lebih berhati-hati ke depannya," kata @Rudy_E***.
"Saya ko ga percaya orang ini ga paham etika, pasti disengaja utk jatuhin citra presiden di tengah kondisi covid," cuit akun @PowerMo***.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebutkan surat permohonan bantuan dari Pemprov DKI yang ditujukan bagi para duta besar negara sahabat yang viral di media sosial, adalah untuk berkolaborasi menghadapi COVID-19.
"Jakarta ini kota kolaborasi. Tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu satu sama lain. Tidak hanya dubes, tapi semua elemen masyarakat," ujar dia di Balai Kota Jakarta, Kamis malam.
Riza menyebutkan bahwa selama ini pihaknya bekerja sama dengan berbagai elemen terutama swasta untuk bahu-membahu mencarikan solusi atas berbagai permasalahan, seperti penanganan pandemi COVID-19.
Sebelumnya, beredar surat yang diduga berkop dari Sekretariat Daerah Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI Jakarta di media sosial terkait permintaan bantuan sejumlah fasilitas untuk lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19 di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.
Surat yang ditujukan kepada dubes negara asing tersebut tertanggal 28 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Andhika Permata, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI.
Dalam surat itu tertera sejumlah barang yang perlu dipenuhi, di antaranya masing-masing lima ribu buah vellbed, meja lipat kecil, ember, sapu, kipas berdiri, dan lain-lain. Ada juga kebutuhan 500 unit dispenser air, delapan unit komputer, lima unit printer, dan dua unit laptop.
Surat tersebut juga menyertakan barang-barang yang diperlukan untuk memaksimalkan ruang isolasi di rumah sakit daerah DKI, seperti 30 unit ventilator, 20 buah tenda serba guna, 300 buah matras, dan sejumlah barang lainnya.
Pada bagian akhir surat, dikatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka jika kedutaan berniat untuk berkontribusi untuk pemenuhan barang-barang tersebut.
