Pemprov DKI Bilang Formula E Takkan Bikin Rugi, Alasannya: Optimalisasi Infrastruktur

| 30 Sep 2021 19:37
Pemprov DKI Bilang Formula E Takkan Bikin Rugi, Alasannya: Optimalisasi Infrastruktur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan batik biru) melihat mobil listrik di lintasan balap Formula E di Brooklyn, New York, Amerika Serikat.

ERA.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan balap mobil listrik Formula E digelar secara tahun jamak (multiyears) dan berkelanjutan untuk optimalisasi infrastruktur.

Dalam dokumen klarifikasi Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta pada laman Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, disebutkan biaya perlombaan multiyears itu tidak akan menimbulkan kerugian seperti yang dinilai beberapa pihak.

"Investasi infrastruktur jadi optimal jika dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali," tulis dokumen tersebut yang dikutip di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Menurut dokumen tersebut, kerugian akan terjadi jika diselenggarakan hanya sekali, karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar, menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali.

Awalnya, gelaran Formula E direncanakan digelar selama lima tahun berturut-turut dan akhirnya menjadi polemik karena dianggap akan merugikan bagi Jakarta, namun Pemprov DKI meyakinkan bahwa tidak akan terjadi kerugian, terlebih saat ini ada kesepakatan baru akibat pandemi.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa akibat pandemi, dilakukan evaluasi ulang terhadap kerja sama penyelenggaraan Formula E di seluruh kota.

Hasil kesepakatan baru antara BUMD PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dengan Formula E Operations (FEO), untuk periode Formula E di Jakarta disesuaikan tiga tahun pada 2022-2024, dari awalnya lima tahun, yakni 2020-2024.

"Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi," disebutkan pada surat tersebut.

Untuk pembiayaan, Formula E membutuhkan pembiayaan untuk komitmen "fee" dan biaya pelaksanaan tahunan.

Komitmen fee yang dibayar senilai Rp560 miliar untuk tiga tahun penyelenggaraan yang dibayar 2019 lalu, sementara biaya pelaksanaan tahunan senilai Rp150 miliar setahun.

Selain komitmen fee, pembiayaan tersebut tidak menggunakan APBD, namun bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro.

Rekomendasi