Tim Editor
ERA.id - Maraknya kasus Investasi bodong dan gagal bayar telah merugikan masyarakat luas. Dari Koperasi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Investasi, kali ini perusahaan aset manajemen turut terkena imbas gagal bayar.
Para korban yang dirugikan akibat anjloknya nilai portofolio menghubungi LQ Indonesia Lawfirm untuk memberikan kuasa.
Tim LQ Indonesia Lawfirm Jakarta Barat, Advokat Septantri Fazlurahman, S.H., dan Advokat Johannes P. Sihotang, S.H., selaku kuasa hukum dari 31 orang korban dengan total kerugian yang dialami sebesar kurang lebih Rp28 miliar dari produk reksadana yang dilikuidasi.
Melalui Tim Kuasa Hukumnya, Para Nasabah Minna Padi Aset Manajemen telah melaporkan kasus pelanggaran dalam investasi reksadana ke Mabes POLRI atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan Perlindungan Konsumen serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU / Money Laundering yang sebagaiman diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 9 ayat (1) huruf K Undang undang perlindungan Konsumen Jo Pasal 3, Pasal 4, Pasal 55 Undangan-Undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan Laporan Polisi Nomor: STTL/442/XI/2021/BARESKRIM tertanggal 4 November 2021. Adapun dengan Para Terlapor atas nama Eveline Listidjosuputro selaku Komisaris, Djajadi selaku Direktur Utama, Edy Suwarno Selaku Pemegang Saham Pengendali, DKK sebagai Terlapor.
Advokat Johannes menjelaskan bahwa kasus ini berawal sekitar bulan April 2018 sampai tahun 2019 yang mana Para Korban ditawarkan produk Deposito dan reksa dana dengan imbalan pasti (fixed return) dengan persentase yaitu 11-12 persen dengan jangka waktu ratarata 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
"Bujuk rayu terus dilakukan oleh Manajer Investasi PT Minna Padi Aset Manajemen, dan mereka menyampaikan bahwa investasi tersebut terjamin keamanannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. Selain itu dikarenakan brosur yang diberikan memiliki logo OJK di dalamnya, sehingga Para Korban menjadi yakin dengan keamanan investasi yang dimaksudkan oleh pihak Minna Padi," katanya, Senin (8/11/2021).
Sementara, Advokat Septantri menambahkan, bahwa pada Oktober 2019 melalui Surat Nomor S-1240/PM.21/2019, OJK menyatakan bahwa terdapat indikasi pelanggaran dalam produk investasi Minna padi. Setelah itu, melalui Surat Nomor S1422/PM.21/2019, OJK telah memerintahkan Minna Padi untuk melakukan pembubaran dan likuidasi terhadap 6 produk reksa dana Minna Padi.
"Akibat permasalah tersebut Minna Padi menjanjikan kepada Para Korban bahwa akan mengembalikan kerugian pokok menyeluruh namun hingga saat ini pengembalian kerugian pokok hanya baru dilakukan tahap 1 dan tidak ada kejelasan terkait kelanjutan pengembalian dana keseluruhan untuk Para Korban," katanya.
LQ Indonesia Lawfirm menghimbau kepada maayarakat untuk tidak tergiur Investasi dengan bunga tinggi diatas bunga bank karena tidak ada jaminan keamanan modal. Kepada masyarakat lainnya yang menjadi korban perusahaan Investasi bodong dan gagal bayar hubungi LQ Indonesia Lawfirm segera karena makin lama akan makin memperkecil kesempatan berhasil melalui proses hukum.
"Sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm sudah berhasil menyelesaikan 4 perusahaan investasi gagal bayar dimana klien LQ mendapatkan ganti rugi aset settlement berupa Properti dimana korban lainnya yang tidak mengambil langkah hukum hingga saat ini tidak mendapatkan apa-apa alias nihil," ucapnya.
