Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi X DPR RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas Hugo Pareira meminta Pemerintah Daerah (Pemda) NTT dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk duduk bersama mencari solusi atas kenaikan harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo. Hal ini untuk menghentikan aksi protes yang digelar para pelaku pariwisata Labuan Bajo.
"Saya kira, Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).
Menurut Andreas, jika aksi protes terus digelar dan solusi atas masalah yang terjadi tak kunjung menemukan jalan keluar, justru akan memberikan kesan negtif bagi para wisatawan. Hal itu tentunya akan berdampak dengan semakin berkurangnya wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.
"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores," kata Andreas.
"Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelaaman wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo," imbuhnya.
Di samping itu, Andreas mengaku memahami alasan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo sampai menggelar aksi protes. Menurutnya, ada dua penyebabnya.
Pertama, kenaikan tarif hingga mencapai Rp3,75 juta untuk masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo itu cukup mengagetkan para pelaku pariwisata, khususnya ekonomi kreatif yang ada di sekitar situ.
Terlebih, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini baru saja mulai bangkit kembali setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19.
"Kekhawatiran ini wajar, karena palara pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," kata Andreas.
Penyebab kedua, para pelaku pariwisata merasa tidak percaya dengan alasan urgensi konservasi Pulau Komodo dan Pulau Padar di balik kenaikan tarif.
Para pelaku pariwisata menilai, kenaikan tarif itu hanya untuk memberikan hak monopoli bagi oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola Taman Nasional Komodo.
"Penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," kata Andreas.
Oleh karenanya, selain mengajak Pemda NTT dan pelaku pariwisata duduk bersama, politisi PDI Perjuangan itu juga akan meminta pimpinan Komisi X yang membidangi pariwisata untuk menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait di masa sidang mendatang.
"Saya akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," kata Andreas.
Untuk diketahui, penghentian semua jenis pelayanan jasa pariwisata di Labuan Bajo terhitung mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022.
Aksi itu merupakan bentuk protes penolakan pelaku pariwisata di Manggarai Barat terkait kebijakan kenaikan harga tarif masuk taman Nasional Komodo oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Timur (NTT) Abed Frans mengatakan para wisatawan memilih membatalkan kunjungan ke Tanaman Nasional (TN) Komodo akibat aksi mogok para pelaku wisata di Labuan Bajo.
"Banyak terjadi pembatalan kunjungan wisatawan yang hendak dilayani teman-teman pelaku wisata, termasuk grup saya juga," katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dampak aksi mogok aktivitas pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai bentuk protes terhadap penerapan tarif baru kunjungan ke Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,7 juta.
Adapun di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, NTT, Kamis (28/7), Presiden mengatakan salah satu pertimbangan kenaikan harga tiket masuk itu ialah adanya rencana konservasi di Pulau Komodo.
"Jadi, kami ingin konservasi, tapi kami juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbang," kata Jokowi seperti disaksikan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
