Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memberi restu kepada sejumlah menterinya dan tokoh lainnya untuk maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai sebaiknya para menteri dan tokoh tersebut jangan terlalu berekspektasi tinggi telah mendapatkan restu dari Jokowi.
"Jangan dianggap (dapat restu dari Jokowi), itu terlalu over ekspektasi kalau itu adalah dukungan politik untuk berkontestasi pada Pilpres yang akan datang," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).
Menurut Basarah, yang terjadi hanyalah azas kepatutan. Di mana para menteri yang berminat maju di Pilpres 2024 meminta izin kepada Jokowi selaku atasannya.
"Yang terjadi hanya azas kepatutan. Bahwa seorang bawahan jika ingin mengambil keputusan tertentu apalagi menyangkut prinsio bernegara, seyogyanya melapor dan minta restu kepada presiden yang sedang menjadi atasannya," kata Basarah.
Basarah mengatakan, tradisi serupa juga pernah terjadi saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden kelima RI. Saat itu, Megawati pun sempat bertanya kepada para menterinya siapa yang berminat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
Hal itu, kata Basarah mengartikan bahwa dalam praktik bernegara di Indonesia pernah ada suatu etika di mana seorang menteri meminta izin ke atasannya untuk mengikuti kontestasi demokrasi.
"Hal yang sama juga terjadi pada Pak Jokowi saat ini, menteri-menteri beliau yang sedang menjabat ingin maju sebagai capres dan cawapres, etika politiknya meminta izin dan melapor kepada presiden," kata Basarah.
Meski begitu, menurut Basarah, seorang presiden tidak punya kewajiban untuk memberikan restu. Kalaupun ada yang mengganggap Jokowi memberi restu, hal itu hanya sebatas memenuhi azas kepatutan.
"Artinya restu dan dukungan itu tidak harus diterjemahkan sebagai sebuah keinginan politik bagi presiden untuk mendukung salah satu atau salah dua atau salah tiga menteri-menteri," kata Basarah.
Presiden Joko Widodo hanya tertawa menanggapi kabar dirinya memberi restu kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
"He he he he... Istilahnya, karena menyampaikan kepada saya, masa saya musti bilang jangan, ndak. Kan enggak gitu. Ya silahkan," kata Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/8/2022).
Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi tak memperbolehkannya melarang jika ada yang berminat maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Dia juga mengaku tidak mungkin melarang jika ada menterinya yang menyampaikan keinginan untuk maju capres 2024. Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu tak mau ambil pusing jika sikapnya ini diartikan sebagai memberi restu,
"Enggak mungkin presiden, misalnya ada menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak, ndak bisa. Ya kan silahkan," kata Jokowi.
"Bahwa itu ditafsirkan sebagai restu, ya silahkan juga," tambahnya.
