Tim Editor
ERA.id - DPP PDI Perjuanan menerbitkan surat peringatan keras dan terakhir kepada sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP yang mendukung terbentuknya 'Dewan Kolonel' untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membenarkan terbitnya surat peringatan keras dan terakhir tersebut. Menurutnya, surat itu sudah diterbitkan sejak 5 Oktober 2022.
"(Surat peringatan keras dan terakhir) sudah sejak 5 Oktober itu," kata Komarudin kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).
Namun, tidak semua anggota DPR RI Fraksi PDIP menerima surat tersebut. Menurut Komarudin, anggota yang kerap memberikan pernyataan ke media terkait Dewan Kolonel saja yang ditegur. Namun dia tak merinci siapa-siapa saja yang kena tegur.
Sebab, kata Komarudin, mereka yang diberi peringatan keras itu sebelumnya juga sudah pernah ditegur tetapi masih mengulangi kesalahan yang sama.
"Tidak semua nama (kena teguran keras). Yang ditegur itu yang sudah bicara dipublikasikan di media, itu yang kita beri teguran," ucapnya.
"Teguran keras yang keluar itu pun lewat tahapan, karena ada anggota yang sudah diberi teguran sebelumnya. Itu sudah tahapan kesekian, makanya masih dalam tahapan teguran keras," paparnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP, tidak ada struktur organisasi di partainya yang berbau militer.
Jika pun ada kader yang ingin membuat sayap partai, harus tetap mengacu kepada AD/ART partai.
"Jadi setiap orang partai mau dirikan sayap partai atau apapun itu harus mengacu pada AD/ART partai, tidak bisa suka-suka buat. Apalagi istilah-istilah Dewan Kolonel segala macam itu apa," kata Komarudin.
Selain itu, Komarudin kembali menegaskan bahwa berdasarkan hasil Kongres PDIP ke V di Bali, keputusan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri.
Oleh karena itu, tidak boleh ada kader partai yang bermanuver apalagi sampai mendahului keputusan ketua umum.
"Jadi pasukan itu harus tegak lurus, menungu keputusan, satu keputusan yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kita harus sabar, sabar menunggu," tegasnya.
Sebagai informasi, sejumlah anggota Fraksi PDIP di Senayan sepakat membentuk Dewan Kolonel yang dimaksudkan untuk mempersiapkan Puan Maharani sebagai capres.
Usulan pembentukan Dewan Kolonel dicetuskan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo.
"Saya usul, kita bentuk saja tim. Saya sebut Dewan Kolonel itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Johan mengaku, usulan Dewan Kolonel itu bukan hanya sekedar usulan sambil bercanda. Melainkan sebuah usulan yang sangat serius.
"Serius. Serius ini," tegas Johan.
Saat ini, anggota Dewan Kolonel berjumlah 12 orang. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto didapuk menjadi 'jenderal'.
Pembentukan Dewan Kolonel tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Puan.
Johan juga menegaskan terbentukanya Dewan Kolonel bukan untuk bermanuver, melainkan hanya mewadahi para anggota dewan yang menjadi die hard Puan Maharani saja.
Dia menambahkan, siapapun nantinya yang dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekanorputri untuk diusung sebagai capres, seluruh kader termasuk yang tergabung dalam Dewan Kolonel akan tegak lurus pada keputusan tersebut.
"Kita enggak melangkahi apa yang diputuskan oleh ibu Mega. Apapun putusannya bu Mega nanti, kita akan tegak lurus. Dewan Kolonel ini mempersiapkan kalo bu Mega menunjuk mbak Puan sebagai calon presiden 2024," pungkasnya.
