Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani berpeluang besar tak akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait 'Dewan Kolonel'.
Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan, Puan tidak pernah terlibat dalam pembentukan 'Dewan Kolonel".
"Menyangkut mbak Puan. Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu (pembentukan Dewan Kolonel)," tegasnya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).
'Dewan Kolonel', kata Komarudin, merupakan inisiatif sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI. Mereka dinilai kelewat kreatif mencari muka kepada pimpinan.
Oleh karena itu, DPP PDIP hanya memberi sanksi keras kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI yang sudah jelas terbukti berbicara di media massa soal 'Dewan Kolonel'.
"Mereka berinisatif melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan. Ini kan kadang teman-teman ini kelewat kreatif untuk cari muka, dan ini harus kita tertibkan," kata Komarudin.
Sementara untuk beberapa kader lainnya yang disebut-sebut terlibat dalam 'Dewan Kolonel', akan segera dipanggil oleh DPP PDIP untuk dimintai klarfikasinya.
"Nah ini kita lagi persiapan untuk panggil gelombang berikutnya untuk klarifikasi. tertibkan semua, tanpa kecuali," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Sebelumnya, DPP PDIP telah memberikan sanksi berupa teguran keras dan terakhir kepada empar anggota Fraksi PDIP DPR RI yang terlibat dalam 'Dewan Kolonel'.
Mereka adalah Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan dan Johan Budi. Serta Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.
"Kami juga jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai 'Dewan Kolonel', antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Empat orang tersebut diberikan sanksi keras dan terakhir karena terbukti melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. 'Dewan Kolonel' tidak dikenal dalam struktur partai.
Sebagai informasi, 'Dewan Kolonel' dibentuk untuk mendukung dan mendorong Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) supaya diusung oleh PDIP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut penuturan Johan Budi, 'Dewan Kolonel' akan dikomando oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto. Hal tersebut juga sudah mendapat restu dari Puan.
Puan juga sudah buka suara perihal 'Dewan Kolonel' dan mengakui tak masalah kadernya di Senayan membentuk kelompok tersebut.
Hal itu disampaikan Puan di sela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantrean Mahasina Darul Qur'an wal Hadits di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9).
"Inisiaitf ini sah-sah saja, selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," kata Puan melalui keterangan tertulisnya.
Puan mengaku sudah mendengar Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel tersebut. Dia pun tak mempermasalahkannya selama dapat menjalankan tugas-tugas partai.
Terlebih, kata Puan, Dewan Kolonel ini tersebut harus sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.
"Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat," kata Puan.
