Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo menanggapi keluarnya sanksi teguran keras dan terakhir dari DPP PDIP. Sanksi tersebut diberikan buntut dari munculnya 'Dewan Kolonel' untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Johan mengaku hingga saat ini belum menerima langsung surat berisi sanksi teguran keras dan terakhirr dari DPP PDIP.
"Sampai hari ini saya belum melihat. Saya enggak tahu kalau saya dikirimin, mungkin belum sampai ke saya," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Dia juga mengaku belum dipanggil oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun untuk memberikan klarifikasi terkait 'Dewan Kolonel'.
"Belum, belum. Sampai hari ini saya belum (dipanggil DPP PDIP)," ujarnya.
Hanya saja, Johan merasa aneh dengan adanya sanksi hingga pemanggilan. Sebab, dia merasa tidak bersalah dengan mencetuskan ide membentuk Dewan Kolonel.
"Tapi pertanyaannya, kenapa saya musti dipanggil? Saya saya apa?" katanya.
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, Dewan Kolonel bukanlah organisasi. Melainkan hanya sekumpulan kader PDIP yang juga merupakan anggota DPR RI.
Tujuan dibentuknya 'Dewan Kolonel', menurut Johan, hanya sebatas untuk mensosialisasikan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI sekaligus program-program kerja untuk masyarakat.
"Silahkan tanya ke Pak Sekjen, masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART dari mana gitu? Tanya saja," katanya.
"Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDIP yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah, sambil ya tentu untuk warga juga," imbuhnya.
Sebagai informasi, DPP PDIP memberikan saksi teguran keras dan terakhir kepada sejumlah kader yang dinilai melanggar disiplin partai, karena ikut-ikutan bicara soal capres 2024 sebelum ada keputusan dari Megawati.
Beberapa diantaranya merupakan anggota DPR RI Fraksi PDIP yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno yang membentuk Dewan Kolonel.
Ketua bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut, anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel' merupakan kader yang sedang cari muka ke Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Mereka berinisiatif melakukan itu (membentuk Dewan Kolonel). Ini kan kadang teman-teman ini kelewat kreatif untuk cari muka," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
