Soal Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Banding!

| 30 Nov 2022 12:27
Soal Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Banding!
Presiden Jokowi (Setkab)

ERA.id - Presiden Jokowi memerintahkan jajaran menterinya mengajukan banding hukum atas kalahnya pemerintah Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kalah kita urusan nikel ini, digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, kita kalah. Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding!" tegas Jokowi dalam pidato pembukaan di acara Rakornas Investasi Tahun 2022, Rabu (30/11/2022).

Jokowi mengaku memahami keresahan Uni Eropa atas adanya kebijakan larangan ekspor nikel. Menurutnya, gugatan itu merupakan hak negara lain.

Meski begitu, Indonesia tidak boleh merasa takut. Sebab, untuk menjadi negara maju, harus berani mengambil langkah besar, termasuk melakukan hilirisasi sumber daya alam.

"Kalau kita digugat saja kita takut, kita mundur, enggak jadi (membuat kebijakan besar), ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri, terus, kita tidak boleh berhenti," ucapnya.

Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel, kata Jokowi, merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencari nilai tambah di dalam negeri.

Dia mencontohkan, selama 29 bulan terakhir ini neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus akibat dari kebijakan larangan ekspor nikel. Sebelumnya, nikel hanya diekspor secara mentah dan hanya menghasilkan sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp19-20 triliun.

Namun, sejak adanya kebijakan larangan ekspor nikel, nilai ekspor melonjak naik hingga 20,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp300 triliun.

"Dari Rp20 triliun meloncat ke Rp300 triliun lebih, 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya," kata Jokowi.

"Dari Rp20 triliun melompat ke lebih dari Rp300 triliun. Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit nercara kita sudah berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus," paparnya.

ke depannya, Jokowi meminta kebijakan tersebut tidak hanya untuk nikel saja, tetapi juga sumber daya alam lainnya seperti bauksit hingga kopi. "Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain," tegasnya.

Rekomendasi