Tim Editor
ERA.id - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memilih menurut dengan pemerintah pusat terkait data soal dana bagi hasil (DBH) yang sebelumnya sempat mengamuk dan berkata Kementerian Keuangan isinya iblis dan setan.
Hal itu disampaikan usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Adil dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Bupati Riau Syamsuar.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni)," kata Adil di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Menurutnya, dari mediasi tersebut persoalan DBH sedikit menemui titik cerah. Adil bilang, intinya ada perbedaan pemahaman antara pihaknya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Namun, dia berharap masalah tersebut dapat diselesaikan esok hari. Kemendagri kembali menjadwalkan mediasi dengan tim teknis untuk mencocokan data DBH minyak di Kepulauan Meranti pada Rabu (21/12).
"Kalau kemarin asumsi, tapi ini sudah terjawab, ini selesai, tinggal besok bagaimana pembagiannya," katanya.
"Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkue begini. Tapi Insya Allah besok baru dicocokan, Insyaallah besok selesai," imbuh Adil.
Sementara Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, mediasi berjalan sangat cair. Dia bahkan mengklaim persoalan antara Adil dan Kementerian Keuangan juga sudah lebih jernih.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak terlalu memperpanjang permasalahan yang berpotensi kembali memanaskan suasana.
"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear, jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua," ucap Fatoni.
Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas.
Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.
