Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membantah bahwa partainya bersekongkol dengan pihak Istana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI supaya lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini merespons pernyataan mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay yang menyebut adanya dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Dia mengaku heran dengan Hadar yang kini tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, melaporkan adanya dugaan kecurangan kepada Komisi II DPR RI. Apalagi mereka sampai membawa-bawa pihak Istana.
"Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan," kata Fahri dikutip dari keterangannya, Jumat (13/1/2023).
Dia lantas mengungkapkan, selama proses verifikasi faktual, Partai Gelora justru sempat mengalami kehilangan data-data yang menjadi syarat yang telah dimasukan ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Tujuannya supaya partainya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TSM) sebagai peserta pemilu mendatang.
Oleh karena itu, ada dugaan bahwa Hadar dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih justru membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat.
"Partai Gelora ini ingin dimatikan, aneh data kami hilang tidak jelas," kata Fahri.
"Sekarang ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot enggak karuan," imbuhnya.
Fahri menekankan, kepengurusan dan kantor Partai Gelora dari pusat hingga daerah tidak ada yang dimanipulasi.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menilai, Hadar dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih justru ingin melindungi partai tertentu yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
"Jadi sekarang kamu ketahuian, terbongkarlah siapa dalang kecurangan ini. Jadi sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu,, sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu," ucapnya.
"Makanya Partai Gelora menjadi sasaran mereka, karena dugaan saya, mereka semua takut kami menang," tegas Fahri.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kalangan yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyerahkan empat temuan bukti dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.
Empat bukti dugaan kecurangan itu diserahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (11/1).
Salah satunya yaitu bukti tangkapan layar percakapan antara Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dengan salah satu anggota KPU provinsi melalui aplikasi WhatsApp (WA).
Dari percakapan itu, disebutkan bahwa salah satu data verifikasi faktual partai politik yang diubah adalah Partai Gelora. Seharusnya, partai pendatang baru yang didirikan oleh Fahri Hamzah itu dinyatakan TMS.
"Ada screenshot dari komunikasi lewat WA antara ketua KPU dan salah seorang anggota KPU provinsi. Di situ menunjukan, ketua (Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari) mengatakan 'ini adalah data daerah yang (Partai) Gelora belum memenuhi syarat, nah di daerah inilah perlu dibantu'," kata Hadar.
