Tim Editor
ERA.id - Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Bali Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai kekuatan desa di Bali, dapat memengaruhi kemenangan politis baik di eksekutif maupun legislatif.
Efatha menanggapi pernyataan kepala desa yang akan menghabisi suara partai politik bila tak mendukung rencana kebijakan perpanjangan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun.
Dia menjelaskan, fakta soal kedekatan pemimpin desa di Bali dengan masyarakatnya dapat memberikan potensi besar rakyat mengikuti arahan kepala desa setempat dalam hal memenangkan partai politik tertentu.
"Kalau hal tersebut diungkapkan secara gamblang, saya kira itu (kemampuan kepala desa) sudah terdengar di mana-mana; dan manusia pasti akan mendahulukan kepentingan kelompok atau pribadi dalam kontestasi politik," katanya, Selasa (24/1/2023).
Meski kemampuan kepala desa dalam menggiring massa sudah terdengar sejak dulu, Efatha menyebut praktik tersebut bukan mendarah daging.
"Setelah pemilihan umum, masyarakat kembali lagi ke posisi mereka. Pesta demokrasi ini harusnya dimaknai pra, saat, dan sesudah polarisasi ini berakhir. Ketika polarisasi ini berakhir, semua akan fokus membangun. Itu yang esensi utamanya," jelasnya.
Terkait desa dinas di Bali, lanjutnya, ada proses administrasi yang mendekatkan masyarakat dengan kepala desa. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin di tingkat paling bawah pemerintahan itu paling dekat dalam hal pembangunan, jika dibandingkan dengan pemerintah lainnya, seperti bupati atau wali kota.
"Terkait kedekatan mereka, simbiosis itu muncul karena beberapa administrasi yang harus ditempuh dulu dalam tataran pemerintahan desa sebelum naik; dan saya kira pemerintahan ini harus berdasarkan asas-asas good governance yang baik juga," imbuhnya.
Sementara itu, bagi politisi, Efatha menilai ke depan akan ada segmen baru sebagai upaya pemenangan, dari yang sebelumnya menonjolkan politik identitas, menjadi lebih ke arah pendekatan ke pemerintah terkecil.
"Jadi, semua politisi akan fokus mencari suara melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya transaksional di situ. Jadi, siapa yang memberikan keuntungan, maka itu yang harus kita pilih; tapi kadang ini berkaitan erat dengan kematian demokrasi," tuturnya.
Namun demikian, dosen yang merupakan pendiri Malleum Iustitia Institute itu mengatakan bahwa apabila ke depan ada indikasi pelanggaran, maka masyarakat dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain ancaman kepala desa yang disampaikan salah satu kepala desa melalui video pendek saat melakukan aksi, Efatha melihat potensi tuntutan itu akan lolos. "Tapi pembahasan yang nanti dibahas DPR tidak boleh sifatnya populis, harus menyesuaikan apa yang ingin Indonesia tuju ke depan. Kalau berkaitan dengan percepatan pembangunan, maka kembali ke evaluasi kinerja kepala desa yang harus dijelaskan dengan baik agar semua elemen puas," ujarnya.
