Denny Indrayana Ungkap Ada Politisi yang Siap Adakan Sidang Istimewa MPR Perpanjangan Presiden, Ini 'Skenarionya'

| 02 Feb 2023 20:00
Denny Indrayana Ungkap Ada Politisi yang Siap Adakan Sidang Istimewa MPR Perpanjangan Presiden, Ini 'Skenarionya'
Denny Indrayana (Antara)

ERA.id - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkap isi obrolannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal dukungannya terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan. Ia mengungkapkan memang ada politisi yang tak mau ia sebutkan namanya dan kelompoknya yang sudah menyiapkan Sidang Istimewa MPR untuk perpanjangan atau pemilihan presiden.

"Sehingga tidak diperlukan lagi pemilu 2024. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri," kata Denny dalam keterangannya yang diunggah lewat akun Twitternya, Kamis (2/2/2023).

Mendengar gerakan politik tersebut, ia menceritakan Mahfud dengan tegas menyampaikan perintah Jokowi untuk menyukseskan pilkada 2024. Bahkan Denny dan civil society diminta melakukan langkah advokasi agar pemilu 2024 tak gagal.

"Dan yang lebih penting berlangsung jujur dan adil," kata Denny menirukan ucapan Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud memastikan kepada Denny bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan tetap berlangsung. Hal itu merupakan sikap Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas.

Dia menceritakan, dalam rapat tersebut, Jokowi sudah memberikan tugas kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk mempersiapkan Pemilu 2024 dengan baik.

Adapun menteri dan kepala lembaga yang diperintahkan Jokowi untuk memastikan Pemilu 2024 terlaksana adalah dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

"Jadi saya katakan, saya jamin, pemilu itu 2024 ya, kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan, dan dia sudah manggil KPU, manggil Bawaslu dan sebagainya. Kalau dari sudut pemerintah," katanya.

Rekomendasi