Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, Kementerian Keuangan memblokir anggaran di sejumlah unit Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp412 miliar. Padahal anggaran kementeriannya untuk tahun 2023 mengalami penurunan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/2/2023).
"Anggaran 2023 ini turun sekitar Rp300-an miliar. Kemudian ini diblokir, ini Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal ini," ucap Risma.
Dia mengaku, Kemensos tidak pernah melakukan penyelewengan anggaran. Di sisi lain, dengan diblokirnya anggaran di sejumlah unit ini justru akan lebih memberatkan pelaksanaan program-program kementeriannya.
"Enggak ada, pak kami ini macam-macam. Susah kami, pak. Terus terang berat kami," kata Risma.
Salah satu anggaran yang diblokir, kata Risma yaitu program bantuan sosial. Menurutnya, Kementerian Keuangan meblokir anggaran bansos sebesar Rp400 miliar.
"Ini termasuk bansos lho, pak kami diblokir, Rp400 miliar ini," ucapnya.
Risma mengaku sudah pernah menyampaikan keluhannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak bisa melakukan pemblokiran jika anggaran kementerian sudah disetujui oleh DPR RI.
Namun, meskipun sudah menyampaikan keluhan, tetap saja anggaran di sejumlah unit masih diblokir.
"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu, 'bu, kalau sudah disetujui DPR mustinya kan kita bisa jalan'. Kami sudah sampaikan, tapi masih belum dibuka juga," ucap Risma.
Politisi PDI Perjuangan itu lantas mengeluhkan beratnya dampak dari pemblokiran anggaran tersebut. Dia mengaku, dirinya beserta jajaran Kementerian Sosial harus menggelar rapat hingga dini hari dan berlangsung hampir setiap hari hanya untuk membuka satu blokiran anggaran.
"Untuk buka blokir itu rapat sampai malam malam pak, tiap hari. Kalau kita bisa diawal, mungkin kita enggak buru-buru. tapi kita enggak bisa, pak," ucapnya.
