Tim Editor
ERA.id - Pemkot Cimahi menyebutkan, adanya kasus penyiksaan terhadap anak hingga meninggal dunia tidak terlalu berpengaruh terhadap penilaian kota layak anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kota Cimahi Fitriani Manan mengatakan, penilaian kota layak anak bukan hanya soal banyaknya kasus.
"Tapi bagaimana cara kita menanganinya sampai pada akhirnya Cimahi siap menindaklanjutinya. Misalnya dia sembuh, kita berikan pendampingan psikologi dan sebagainya," kata Fitriani, Kamis (9/2/2023)
Seperti diketahui, baru-baru ini Kota Cimahi dihebohkan dengan adanya penyiksaan yang dilakukan ayah kandung bernama Ade Nanda (37) terhadap kedua anaknya, AMN (12) dan AH (10). Bahkan, AH meninggal dunia usai ditendang hingga dipukul hingga 15 kali.
Fitriani menjelaskan, banyak indikator penilaian untuk mendapatkan predikat kota layak anak. Dari mulai penguatan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan seni budaya hingga hak perlindungan khusus.
"Apakah kasus itu enggak membuat Cimahi jadi kota layak anak? Tidak seperti itu, banyak indikatornya," ujar Fitriani.
Dia melanjutkan, sejak awal kasus penyiksaan terhadap anak itu mencuat pihaknya langsung memberikan pendampingan terhadap korban. Meskipun domisilinya tidak tercatat di kependudukan di Kota Cimahi.
Korban merupakan pendatang yang mengontrak di Jalan Pesantren, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan stakholder terkait di Kota Bandung untuk pendampingan lanjutan mengingat korban rencananya akan tinggal di Bandung bersama bibinya.
"Cimahi siap menindaklanjuti, misalkan sudah sembuh didampingi. Tapi katanya mau diasuh bibinya dan kita sudah koordinasi dengan Kota Bandung," kata Fitriani.
Dengan demikian, ia berharap Pemkot Cimahi kembali mendapatkan predikat kota layak anak seperti yang pernah diraih beberapa tahun lalu.
