Tim Editor
ERA.id - Persoalan rob di Kabupaten Demak menjadi masalah yang banyak disampaikan masyarakat dalam Musrenbang Wilayah Kedungsepur di Wisma Halim, Kabupaten Demak, Selasa (14/3/2023). Ganjar meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD Demak menjadikan hal itu sebagai pokok pikiran, kemudian menemukan kesepakatan bersama.
“Ini karena kita tempatnya di Demak, maka banyak sekali perhatian yang terkait dengan rob. Makanya tadi saya sampaikan, apa sih ikhtiar kita, antara lain kan umpama Tol Demak-Semarang, itu sekaligus kita pake untuk tanggul. Apakah itu satu-satunya solusi? Tidak. Bahwa di dalamnya ternyata harus bernegosiasi dengan masyarakat, itulah yang kemudian membutuhkan waktu,” kata Ganjar, seusai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur.
Ganjar menjelaskan masalah infrastruktur tentu saja masih menjadi primadona usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Khusus untuk Kabupaten Demak, berkaitan dengan rob tersebut, kebutuhan tanggul laut untuk mengatasi rob di Demak yang dampaknya sudah besar.
“Kalau daerah kabupaten saja menghitung sekitar Rp250 miliar maka saya tanya APBD-nya ternyata dua sekian triliun, PAD-nya berapa sekitar Rp300 miliar. Boleh nggak berkomitmen dengan DPRD? Kali ini pokok pikirnya satu saja, tanggul. Saya usul tanggul DPRD, wah itu keren. Kurangnya nanti bisa kita bantu, kurangnya nanti bisa kita mintakan pusat. Butuh komitmen politik,” jelasnya.
Menurut Ganjar, Musrenbang merupakan bagian dari cara menyampaikan pendapat, usulan, sekaligus pemanasan untuk mencari kesepakatan. Consensus building itulah sebenarnya tujuan dari adanya Musrenbang.
“Di sini semua menyampaikan pendapat, semuanya mendengarkan, consensus building. Kalau kemudian praktiknya nanti enggak, keputusannya diicrit-icrit satu-satu, itu nggak akan selesai, maka kita buka semuanya di sini,” ungkapnya.
Dalam Musrenbangwil Kedungsepur itu, tampak hadir Wakil DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati Demak, Bupati Kendal, Bupati Semarang, Bupati Grobogan, Pj Wali Kota Salatiga, dan perwakilan Wali Kota Semarang. Juga kepala OPD Provinsi Jawa Tengah dan masing-masing kabupaten/ kota.
Selain itu, dihadiri perwakilan dari difabel, kelompok perempuan, forum anak, dan perwakilan kepala desa.
“Saya senang hari ini di sini, umpama penyandang disabilitasnya banyak sekali yang menyampaikan usulan. Mulai pendataan disabilitas, fasilitasi pelatihan termasuk kesenian ya, itu menurut saya bagian yang bagus. Bahkan, seorang kades tadi menyampaikan dengan semangat 45, wah saya seneng Pak model Musrenbang kayak gini,” paparnya.
Ganjar meminta, dalam penyelenggaraan Musrenbang, kelompok perempuan, difabel, anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.
“Ajaklah kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok anak-anak, agar pada saat merencanakan pembangunan itu mereka yang biasanya terpinggirkan, mohon maaf ya, itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat,” tandas Ganjar.
