Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut, pemerintah saat ini punya kecenderungan menarik masalah di daerah untuk diselesaikan di tingkat pusat.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri acara Temu Kebangsaan Relawan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
"Kita punya kecenderungan, kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi," kata Anies.
Menurutnya, apabila pemerintah daerah mengalami masalah, tidak perlu pemirintah pusat harus mengambil alih. Sebab, tak jarang proyek yang dialihkan ke pusat justru mangkrak dan berakhir menyulitkan masyarakat.
"Sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah, sebagian diselesaikan di pusat... Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, lalu diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah," ucapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, seharusnya pemerintah pusat memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di daerahnya masing-masing.
Menurutnya, jika pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat, maka masyarakat lebih merasakan kehadirian pemerintah.
"Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies.
"Berikan kepada kita semuanya kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah di Indonesia," imbuhnya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa ke depannya berkomitmen untuk menciptkan pemerintahan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan UUD 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu.
Diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Salah satu agendanya yaitu mengecek jalanan yang rusak berat dan viral di media sosial.
Setelah Lampung, Jokowi juga mengecek kondisi jalan di Provinsi Jambi yang juga masuk dalam kategori rusak berat.
Dalam kunjungannya itu, Jokowi memutuskan pemerintah pusat mengambil alih sejumlah pengerjaan perbaikan jalan. Selain itu, pemerintah setempat juga mendapat guyuran dana sebesar Rp800 miliar.
