Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo menyatakan bakal ikut campur atau cawe-cawe di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengakuan itu menjadi polemik karena menilai kepala negara tak bersikap netral.
Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung menegaskan, 'cawe-cawe' yang dimaksud Jokowi mengandung arti positif.
"Beliau menyampaikan 'cawe-cawe' untuk hal yang positif, artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dia memastikan bahwa Jokowi tidak mungkin menabrak aturan perundang-undangan. Apalagi di tengah era media digital.
Sebenarnya, hal itu pun menurut Pramono sudah dijelaskan beberapa kali juga oleh Jokowi.
"Enggak mungkinlah di era digital ini segala sesuatu, misalnya katakanlah ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daam semangat itulah beliau menyampaikan, karena ada pertanyaan berkali-kali ke beliau mengenai itu," kata Pramono.
Menurutnya, Jokowi hanya sekedar ingin ikut campur agar Pemilu 2024 berlangsung tepat waktu, jujur, adil, dan transparan. Tak terkecuali dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Sebab, meskipun pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hak partai politik, tak bisa dipungkiri beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju pun ikut berdinamika. Sehingga, Jokowi sebagai kepala negara perlu mengambil sikap.
"Sekarang ini dalam proses regrouping untuk capres-cawapres yang berlangsung sangat dinamas, beberapa kebetulan ada di dalam pemerintahan dan itu tentunya pasti dilakukan secara transparan," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono membatah jika Jokowi cawe-cawe untuk mengintervensi proses Pemilu 2024.
"Oh eggak. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu. Sama sekali enggak," tegas mantan sekjen PDI Perjuangan itu.
Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe politik di Pemilu 2024. Namun, langkahnya ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memastikan pembangunan di pemerintahannnya saat ini dilanjutkan oleh kepala negara berikutnya. (Ant)
