Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku, pernah meminta tolong kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu supaya mengamankan tiket calon presiden (capres) untuk Anies Baswedan.
Tujuannya supaya pemerintah tak terus menjadi sasaran jika Anies gagal memperoleh tiket capres.
"Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua Umum PKS juga saya minta. Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket (capres). Nanti yang dituduh kalau ndak dapet tiket pemerintah," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Kepada keduanya, Mahfud juga menekankan supaya tidak menyalahkan pemerintah apabila Anies gagal memperoleh tiket capres. Apalagi kegagalnya berasal dari internal koalisi.
Sebab, di publik banyak narasi bermunculan bahwa pemerintah ikut campur di Pilpres 2024 demi menjegal pencapresan Anies.
"Karena nuduhnya pemerintah terus menjegal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal, pemerintah enggak ikut-ikut," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) menambahkan, pemerintah tidak akan mengintervensi pencapresan Anies. Dia justru menjamin pemilu diselenggarakan dengan baik.
"Saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang, agar pemilu terselenggara," ucap Mahfud.
Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan bakal menjadi salah satu peserta di Pilpres 2024.
Anies diketahui sudah mengantongi tiket capres berkat usungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS yang membentuk Koalisi Perubahan.
Dalam waktu dekat, rencananya Koalisi Perubahan akan mengumumkan siapa pendamping Anies sekaligus deklarasi pasangan capres dan cawapres.
