Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku, isu HAM masa lalu yang kerap dituduhkan kepada dirinya cukup menganggu dan menyakitkan. Namun, hal itu dianggapnya sebagai risiko seorang prajurit TNI.
Menurutnya, isu HAM masa lalu selalu muncul setiap kali dirinya mengikuti kontestasi pemilihan umum (pemilu).
"Memang ini (isu HAM) sesuatu yang tidak enak, dan itu mengganggu saya. Tapi ya saya harus hadapai, itu risiko seorang prajurit, itu risiko saya," kata Prabowo dikutip dari program Mata Najwa, Jumat (30/6/2023).
Bakal kembali maju sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024, Prabowo merasa tak perlu lagi menjelaskan kepada publik atas tudingan-tudingan terkait isu HAM yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, hal itu sudah berulang kali disampaikan.
Dia mengatakan, sudah mengikuti pemilu sebanyak empat kali. Dimuali dari Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Menurutnya, penjelasananya sudah cukup jelas.
"Saya kira sudah empat kali saya jelaskan, sudah ada semua di record public domain ya kan, jadi bagaimana? Dan ini saya kira, narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu, 30 tahun yang lalu dan sebagainya," kata Prabowo.
"Banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur tapi ini risiko saya. Saya harus hadapi," imbuhnya.
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu lantas menyinggung keputusannya merekrut sejumlah mantan anggota Tim Mawar ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di era kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Diketahui, Tim Mawar disebut-sebut sebagai satuan yang menggelar operasi penculikan penghilangan paksa terhadap aktivis pada era Orde Baru. Adapun eks anggota Tim Mawar yang merapat ke Kemenhan antara lain yaitu Dadang Hendra Yudha yang diangkat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategi Pertahanan Kemenhan, Chairawan Kadarsyah Kadirussalam sebagai Asisten Khusus Kemenhan, dan Nugroho Sulistyo Budi sebagai Staf Ahli Bidang Politik Kemenhan.
Prabowo mengatakan, langkahnya merekrut eks anggota Tim Mawar yang ke lingkungan Kemenhan kerap kali disalahartikan hanya karena adanya perubahan iklim politik. Padahal, mereka sudah mendapatkan hukumnnya dan terbukti masih berprestasi.
"Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu mereka mmasih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit terbaik," katanya.
"Jadi kadang-kadang suatu peristiwa karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalahtafsirkan, disalahartikan, kan itu bagian dari politi. Jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi," lanjut Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo tak masalah jika keputusannya mempekerjakan sejumlah eks anggota Tim Mawar justru merugikannya secara politik. Dia tak menampik hal itu bakal menambah kuat tudingan isu HAM yang selama ini dialamatkan kepadanya.
Namun dia menegaskan, bahwa para prajurit TNI yang dituduhkan terlibat dalam peristiwa 1998 juga memiliki pembelaan atas hal tersebut.
"Saya kira begini ya. Kalau anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu, kita ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat sebagai aparat waktu itu kalau ada kasus atau ada suatu komplotan kita harus mencegah itu," kata Prabowo.
Terlepas dari adanya perubahan iklim politik saat itu, Prabowo menekankan bahwa yang dilakukan para prajurit TNI hanya sebatas untuk mengamankan rakyat dan bangsa.
"Nah kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa, saya kira itu. Dan itu sudah berkali-kali dijelaskan," tegasnya.
