Tim Editor
ERA.id - Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos mengubah identitasnya hingga mengganti kewarganegaraan. Lembaga Antirasuah curiga ada pihak yang membantu tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) itu.
"Ini yang terus kami dalami dan analisis ya, apakah perubahan namanya dilakukan ketika dia berada di dalam negeri misalnya, ataukah ada pihak-pihak yang sengaja kemudian membantu mengubah namanya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, dikutip Jumat (11/8/2023).
Kecurigaann itu bukan tanpa alasan, sebab pergantian identitas harusnya tak bisa dilakukan saat Paulus di luar negeri. Kata Ali, ada dokumen yang harus diurus dan perlu putusan pengadilan terkait pergantian nama.
"Ada proses-proses hukum yang perlu, ya," tegasnya.
Lebih lanjut, Ali menegaskan, pihak yang terbukti membantu Paulus mengubah identitas bakal dijerat. Mereka dianggap menggagalkan penangkapan buronan karena perbuatannya.
"Kalau dari sisi apakah itu menghalangi proses penyidikan, kan nyatanya tim penyidik tidak bisa membawa yang bersangkutan sekalipun sudah di tangan," kata Ali.
Ali menyebut tim KPK sebenarnya sudah menemukan Paulus di negara tetangga Indonesia. Hanya saja, dia tak bisa ditangkap karena identitasnya berbeda.
Padahal, saat tim itu melakukan pencocokan ciri-ciri hingga wajah orang yang ditemukan sudah sesuai dengan buronan yang dikejarnya. Tapi, KPK harus gigit jari karena Paulus sudah berganti kewarganegaraan dan nama.
"Karena memang namanya berbeda, kewarganegaraannya berbeda, tentu otoritas negara yang kami datangi dan ketika melakukan penangkapan itu tidak membolehkan untuk membawanya," jelasnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap Paulus Tannos sudah tak lagi memegang paspor Indonesia. Dia kini berpaspor salah satu negara di Afrika Selatan.
Akibat perubahan identitas ini, KPK gagal membawa pulang Paulus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal, penyidik sudah menemukan dia di negara tetangga Indonesia.
Sebagai pengingat, KPK bukan hanya mengejar Paulus Tannos. Saat ini ada buron lain yang dikejar.
Mereka adalah Kirana Kotama yang dicari sejak 2017 karena dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
Kemudian, eks caleg Harun Masiku juga masih buron. Tersangka pemberi suap ke eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu masih belum diketahui keberadaannya.
