Tim Editor
ERA.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meyakini kemiskinan ekstrem di Indonesia akan berada di angka 0 persen atau tidak ada lagi pada 2024.
"Kemiskinan ekstrem harus turun, karena pada tahun 2022 sudah 2,04 persen, artinya kalau bisa 1,6 persen atau 1,5 persen (pada 2023), maka saya hakulyakin tahun 2024, kemiskinan ekstrem bisa 0 persen," ujar Said seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (16/8/2023).
Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahannya selama dua periode berhasil meletakkan pondasi yang kuat terkait dengan upaya penurunan kemiskinan dan prevalensi stunting di Tanah Air.
"Periode Bapak Presiden (menurunkan) prevalensi stunting jadi 14 persen. Kalau tahun 2014 sebesar 37 persen, turun sampai 14 persen, itu penurunan yang dahsyat sekali," ujar Said.
Pada tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan landasan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, pada pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, Presiden Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2024, dengan stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga.
"Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek," kata Jokowi.
