Tim Editor
ERA.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Taufik Azhar menyetujui wacana perubahan tarif TransJakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang melalui tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT).
"Kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena kita tidak bisa terus mengandalkan penambahan dana subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO)," kata Taufik saat dihubungi di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (27/9/2023).
Menurut Taufik, PSO sudah seharusnya tepat sasaran sehingga perlu dibedakan tarifnya bagi setiap pelanggan.
Terlebih, kini Jakarta perlu menstabilkan ekonomi terlebih setelah statusnya berubah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Kita butuh moda transportasi yang lebih baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang kita harapkan," ucapnya.
Meski demikian, Taufik mengatakan usulan terkait kenaikan tarif TransJakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang belum dibahas di tingkat DPRD.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkapkan penerapan sistem tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT) untuk mencegah dan meminimalkan potensi penumpang kehilangan saldo.
"Pengguna biasanya kalau pakai kartu dan kartunya hilang itu saldonya ikut hilang. Nah ini dengan ABT, maka kartunya hilang saldonya tetap tersimpan di aplikasi," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.
Syafrin menyebut sistem tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan data di aplikasi Jaklingko dengan kartu tiket transportasi.
Ia berharap ABT ini mampu mendapat biodata maupun mengetahuinya jejak perjalanan seluruh pengguna angkutan umum dari transportasi massal seperti MRT, LRT Jakarta, dan TransJakarta.
ABT ini nantinya dibuat dalam sebuah aplikasi dengan memasang kode batang (barcode) sehingga ada atau tidaknya kartu uang elektronik (KUE), pelanggan akan tetap bisa menaiki moda transportasi selama saldo dalam akun itu masih tersedia.
