Tim Editor
ERA.id - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Nusron Wahid, membantah bahwa partainya mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Prabowo, lantaran tersandera kartu truf dan tekanan kekuasaan.
Dia menyebut partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.
"Bukan karena 'kartu truf', tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," kata Nusron melalui keterangannya, dikutip Selasa (31/10/2023).
Dia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.
Di samping itu, Nusron juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat.
"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebagai calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," lanjut Nusron.
Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, menurutnya ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.
Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai. "Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," tegas Nusron.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka-bukaan adanya tekanan dari kekuasaan. Bahkan, dia mendapat pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik yang kartu trufnya dipegang agar menngikuti kemauan penguasa.
Hal itu disampaikan saat menyinggung soal kondisi politik belakangan ini pasca Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memutuskan maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya sendiri menerima pengakua dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin (30/10).
