Tim Editor
ERA.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution tak lagi dianggap memenuhi syarat sebagai anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal itu tertuang dalam surat Nomor: 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim tertanggal 10 November 2023. Surat tersebut sudah diterima oleh pihak Bobby pada Senin (13/11).
"Saudara Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," demikian bunyi penggalan surat tersebut, dikutip Selasa (14/11/2023).
Bobby dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota PDIP lantaran mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon presiden (cawapres) lain.
Seperti diketahui, PDIP bersama PPP, Partai Hanura, dan Perindo sepakat mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan bahwa Saudara Muhammad Bobby Afif Nasuition telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak memenhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain."
Selain itu, Bobby juga disebut tidak mematuhi arahan partai usai memberikan klarifikasi pada 6 November lalu kepada Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai.
Menantu Presiden Joko Widodo itu juga hingga saat ini juga belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) dalam jangka waktu tiga hari setelah klarifikasi dilakukan.
Diketahui, Bobby melalui Barisan Pengusaha Pejuang secara langsung mendeklarasikan dukungan politik kepada pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (8/11) lalu
Adik ipar Gibran itu sebelumnya mengaku sempat merasa bimbang. Karena ingin mendukung Prabowo-Gibran, namun tetap ingin menjdi kader PDIP.
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun menolak keinginan Bobby bermain dua kaki. Dia memberikan waktu tiga hari kepada menantu Presiden Jokowi itu untuk mengembalikan KTA.
