Tim Editor
ERA.id - Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan, banyak yang gagal paham soal pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), karena sebenarnya ibu kota baru tersebut lebih banyak menggunakan dana investasi daripada APBN.
"Tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen, sisanya adalah adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini banyak yang gagal paham," kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Selain IKN, kata Gibran, pembangunan untuk proyek infrastruktur lainnya di dalam negeri juga tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga investasi dari swasta dan luar negeri.
Gibran mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang tidak kalah penting ketimbang pembangunan infrastruktur fisik.
Untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, menurut dia, harus disertai dengan kemampuan SDM yang memadai. "Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia Emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skill," katanya.
Selain itu, Wali Kota Surakarta itu mengatakan bahwa pihaknya akan menciptakan generasi muda yang siap menerima tantangan kerja untuk menghadapi kebutuhan industri.
"Untuk itu, di tingkat SMK, misalnya, perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Ketika ketika anak SMK lulus, mereka bisa benar-benar siap kerja, siap menerima tantangan kerja," ujarnya.
Di samping itu, Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh presiden.
Pembentukan lembaga penerimaan negara itu untuk meningkatkan penerimaan rasio pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara.
"Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain," kata Gibran.
Untuk diketahui, tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
