TKN Sebut Prabowo-Gibran Serius Kembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia

ERA.id - Dewan Pakar Ekonomi Syariah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rezza Arief Budy Artha menyampaikan pasangan calon (paslon) nomor urut dua berkomitmen mengoptimalkan ekonomi syariah sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Komitmen itu seperti terekam dalam debat calon wakil presiden (cawapres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12) malam. Dalam debat itu, Gibran menyampaikan tentang pentingnya mengembangkan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah, pariwisata halal, hingga industri halal di Indonesia.

"Kalau kita menyimak debat tadi malam, pasangan Prabowo-Gibran yang diwakili Mas Gibran selaku cawapres, kita menyimak bagaimana ekonomi syariah ini diangkat secara serius," kata Rezza dalam Diskusi Ekonomi Syariah bertema 'Kasih Paham SGIE, Ga Bahaya Tah?' di Markas TKN Fanta HQ, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Gibran menyinggung soal State of the Global Islamic Economy (SGIE), sebuah indikator dalam ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DinarStandard. Dalam SGIE, Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.

Rezza menjelaskan pemerintah perlu mengetahui pencapaian-pencapaian berbagai negara di dunia bila ingin mengembangkan ekonomi syariah.

"Kalau kita bicara ekonomi syariah, SGIE itu sebagai parameter. Melalui pemahaman terhadap parameter yang baik dan benar kita bisa merumuskan bagaimana mengembangkan ekonomi syariah yang juga baik dan benar ke depan. Itu kuncinya," jelas Rezza.

Rezza lalu menyebut Prabowo-Gibran merupakan satu-satunya pasangan calon di Pilpres 2024 yang memiliki komitmen dan strategi jitu dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Diketahui, debat kedua Pilpres 2024 diikuti oleh Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD. Acara digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Jumat (22/12) malam.

Adapun tema debat kedua yaitu ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan.