Tim Editor
ERA.id - Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD mengungkapkan pernyataan mematikan yang dia buat terhadap Gibran Rakabuming Raka pada Debat kedua, Jumat (22/12/2023) lalu.
Hal itu diungkapkannya saat sedang nongkrong dan menjawab pertanyaan kritis dari berbagai kalangan dalam dialog bertajuk ‘TabrakProf’ di warkop Sedulur Tunggal Kopi (STK), Ngagel Surabaya, Rabu (10/1/2024) malam.
Dalam dialog santai tersebut, salah satu pemuda Surabaya, Reza Nizar mempertanyakan kenapa Mahfud MD tidak 'merujak' Cawapres nomor urut dua alias Gibran dalam debat Cawapres Jumat lalu. Reza menilai Mahfud terlalu 'halus' pada Gibran.
"Melihat debat cawapres ada cak Imin, Mas Gibran saya rada kurang ya prof. Prof Mahfud dianggap sebagai guru tak terkendali pilihan masyarakat. Nah, tetapi yang terjadi saat debat cawapres Prof Mahfud hanya menyerang halus Mas gibran," kata Reza.
"Apa karena Prof mahfud notabene anak buah pak Jokowi bapaknya mas Gibran. Semoga peluru prof Mahfud tetap tidak bisa dikendalikan," tanya Reza.
Menteri Menkopolhukam itu pun langsung membantah bahwa dia terlalu halus dalam debat cawapres lalu. Mahfud menyebut dia sudah membuat pertanyaan mematikan yang tidak bisa dijawab Gibran.
"Misalnya, dia mengatakan akan mengembangkan pajak tax ratio 23 persen, 23 persen itu omong kosong. Maka saya tanya 23 persen dari APBN apa dari Pajak?" ujar Mahfud.
"Kalau anda katakan ini dari pajak berarti APBN kita akan tertutupi 200 persen lebih. Karena dengan hanya 10 persen saja sudah menutup 82 APBN kok mau naik 23 darimana? Apakah mau menaikkan pajak? Kalau menaikkan pajak itu bahaya," tambah dia.
Mahfud menyebut orang yang berurusan pajak sekarang banyak yang mengeluh. Misal, dikasih tax amnesty saja masih dipermainkan dan apalagi diberi insentif saja tidak dipakai.
“kan pertanyaan sudah sangat mematikan. Dia enggak bisa dijawab. Pertanyaan tadi enggak terjawab itu kurang keras? itu sudah keras. Sudah ditabrak itu," tegasnya.
Lebih lanjut Mahfud menambahkan bahwa infrastruktur di Indonesia saat sangat luar biasa maju di periode dua Pemerintahah Jokowi yang mengurusi pasti ada unsur politik.
“semuanya adalah BUMN yang mengurusi infrastruktur politik,”pungkasnya
